PeluangNews, Jakarta – Komisi VII DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang tahun 2025, khususnya dalam mendorong pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyatakan bahwa realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi berhasil melampaui target nasional sebesar 60 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai prestasi penting dalam penguatan sektor UMKM.
Apresiasi itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian UMKM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).
Menanggapi hal tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut capaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM.
Maman mengatakan Kementerian UMKM terus memperkuat kerja sama dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah pengembangan program Holding UMKM Klaster Olahraga.
Ia menjelaskan, pada Desember 2025 Kementerian UMKM telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Program tersebut akan melibatkan UMKM dalam pengelolaan ekosistem bisnis di 20 stadion yang dikelola oleh 20 klub sepak bola sebagai proyek percontohan.
Selain itu, Kementerian UMKM juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga saat ini, sebanyak 18.614 UMKM terlibat sebagai pemasok dan menyerap sekitar 2,25 juta tenaga kerja di berbagai daerah.
Di bidang pemulihan ekonomi daerah terdampak bencana, Kementerian UMKM menjalankan program Klinik UMKM Bangkit di sejumlah wilayah, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Dari sisi tata kelola, Maman menambahkan bahwa kinerja birokrasi Kementerian UMKM juga menunjukkan tren positif. Pada 2025, nilai survei penilaian integritas mencapai 80,43 dengan predikat terjaga, laporan keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), serta indeks pelayanan publik meraih predikat A.
Ke depan, pada 2026 Kementerian UMKM akan memfokuskan kebijakan dan anggaran pada delapan program strategis untuk memperkuat peran UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. (Aji)
