hayed consulting
hayed consulting
octa vaganza

Komdigi Jamin E-Commerce Bebas Promosi Ongkir

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi, Edwin Hidayat Abdullah. Foto: infopublik

Peluang News, Jakarta-Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa Peraturan Menteri Komdigi Nomor 8 Tahun 2025 tidak melarang promosi gratis ongkir yang dilakukan oleh platform e-commerce.

“Perlu kami luruskan, peraturan ini tidak menyentuh ranah promosi gratis ongkir oleh e-commerce. Yang kami atur adalah diskon biaya kirim yang diberikan langsung oleh kurir di aplikasi atau loket mereka, dan itu dibatasi maksimal tiga hari dalam sebulan,” kata Edwin dalam keterangan resminya, Sabtu (17/5/2025).

Menurutnya, pembatasan tersebut hanya berlaku pada potongan harga ongkos kirim yang berada di bawah struktur biaya operasional jasa kurir. Biaya itu mencakup kurir, transportasi antarkota, penyortiran, dan layanan lainnya. Ia memperingatkan bahwa diskon di bawah biaya nyata ini, jika dilakukan terus-menerus, berpotensi merugikan perusahaan kurir dan menurunkan kualitas layanan.

“Kita ingin menciptakan ekosistem layanan pos yang sehat, berkelanjutan, dan adil,” ujar Edwin. “Kalau tarif terus ditekan tanpa kendali, maka kesejahteraan kurir yang jadi taruhannya. Ini yang ingin kita jaga bersama.”

Edwin juga menegaskan bahwa konsumen tetap bisa menikmati layanan gratis ongkir setiap hari, selama itu merupakan strategi promosi yang disubsidi oleh platform e-commerce. “Kalau e-commerce memberikan subsidi ongkir sebagai bagian dari promosi, itu hak mereka sepenuhnya. Kami tidak mengatur hal tersebut,” tambahnya.

Regulasi ini, menurut Edwin, disusun berdasarkan dialog intensif dengan pelaku industri kurir, asosiasi, dan pemangku kepentingan lainnya. “Kami ingin pastikan para kurir bisa hidup layak dan perusahaan logistik tetap tumbuh. Ini bukan hanya soal tarif, tapi soal keadilan ekonomi,” jelasnya.

Komdigi menilai, keseimbangan antara efisiensi pasar dan perlindungan tenaga kerja adalah kunci dari ekosistem digital yang berkelanjutan. Dengan regulasi ini, pemerintah berharap bisnis logistik tetap berkembang tanpa mengorbankan hak dan kesejahteraan pekerja di sektor tersebut.

pasang iklan di sini