Peluang News, Jakarta-Lonjakan masif konten negatif di ruang digital Indonesia mendorong pemerintah mengambil langkah strategis demi menjaga keamanan siber nasional. Menanggapi ancaman mulai dari perjudian online hingga pornografi anak, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjalin sinergi erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum digital.
Momentum tersebut tercermin dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja BPK RI kepada Komdigi yang digelar di Jakarta, Jumat (2/5/2025). Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyebut acara ini sebagai tonggak sejarah karena merupakan pertama kalinya BPK RI menyampaikan LHP kepada Komdigi secara langsung.
“Ini adalah momen penting yang menandai kolaborasi strategis antarlembaga untuk memperkuat ruang digital kita. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan dari BPK,” kata Meutya.
Ia mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 23 April 2025, pihaknya telah menangani lebih dari 1,3 juta konten perjudian online. Jumlah tersebut terdiri dari 1.192.000 situs judi serta 127.000 konten negatif di media sosial.
“Ini bukan sekadar angka. Ini adalah ancaman nyata yang mengganggu ketertiban dan keamanan nasional,” tegas Meutya.
Sebagai langkah konkret, Komdigi telah menerapkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), kebijakan yang mengharuskan platform digital menindaklanjuti konten berisiko tinggi dalam waktu maksimal 4 jam. Untuk konten negatif lainnya, platform diwajibkan bertindak dalam waktu 24 jam. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat penanganan konten berbahaya di ruang digital Indonesia.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas), guna memperkuat proteksi terhadap anak dari paparan konten berbahaya.
“Ruang digital yang sehat dan aman hanya bisa terwujud melalui kerja sama seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah,” tambah Meutya.
Anggota III BPK RI, Akhsanul Khaq, mengapresiasi capaian dan respons cepat Komdigi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Ia mencatat, Komdigi telah menyelesaikan 82,2% dari total rekomendasi BPK—angka yang berada di atas rata-rata nasional sebesar 75%.
“Kami melihat komitmen kuat dari Komdigi melalui rencana aksi yang progresif. Kami juga mencatat adanya peningkatan penyelesaian kerugian negara yang cukup signifikan,” ujar Akhsanul.
Ia berharap kolaborasi antara BPK dan Komdigi dapat terus ditingkatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan digital nasional.
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, serta jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Komdigi.
