Oleh: Irsyad Muchtar
Mitos Sri Indrawati Mulyani tak tergantikan sebagai Menkeu kelewat lebai. Rekor 13 tahunnya dihentikan Presiden Prabowo, 8 September 2025. Purbaya Yudhi Sadewa (51) dilantik jadi Menkeu. Dia alumnus Teknik Elektro ITB; M.Sc dan Ph.D Ekonomi dari Purdue University, Indiana.
Rekam jejaknya kaya warna, lintas departemen, sebuah kualifikasi yang mendukung optimisme publik.
Berawal di industri perminyakan Schlumburger; Senior Economist di Dana Reksa Research Institute; Dirut Dana Reksa Securities; Chief Economist di Dana Reksa Institute. Puncaknya, Anggota Dewan Direksi PT Dana Reksa persero.
Masuk di Kemenko bidang Perekonomian, sekaligus jadi anggota Komite Ekonomi Nasional, semacam think tank Presiden. Lalu ke Kantor Staf Presiden, Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko Kemaritiman (posisi Deputi di Marves), terakhir jadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebelum jadi Menkeu.
Pria 184 cm ini juga anggota Dewan Pertimbangan Kadin, anggota Indonesia Economic Forum.
Dengan enteng koboi ekonomi ini bilang IMF bodoh. Dengan enteng juga dia bilang, oleh istrinya ia dicap sombong—ketika serius ngomong mau bawa ekonomi Indonesia terbang ke 6-7%.
Argumen kasarnya, di era Presiden SBY toh bisa tumbuh pada kisaran 6%. Sebab, private sector hidup, itu yang menjalankan ekonomi. Ketika sektor swasta jalan, mereka akan lebih banyak bayar pajak dibanding sektor pemerintah.
“Itu langkah simpel yang mungkin gak terlalu lama untuk bisa kita lihat dampaknya. Mungkin gak secepat 6,5—6,7% seperti saya bilang, tapi gerakan ke arah sana sudah terbuka lebar kalau kita biarkan private sector bekerja.“
Dia percaya agen-agen ekonomi itu mempunyai otak sendiri, dan pemerintah tidak mungkin
mengontrol semua agen ekonomi untuk berjalan. Purbaya siap ciptakan kondisi dimana mereka berpikir dan berjalan, bisa tumbuh dan berbisnis dengan situasi yang ada.
Permasalahan tersebut akan dibereskan dalam waktu tidak lama. Ia bahkan menginisiasi pembentukan tim untuk mengurai bottleneck di kementerian/lembaga (K/L), termasuk di Kemenkeu.
Soal BBM mahal dan kilang, ia sebut Pertamina malas-malasan. Ia pernah menantang pada 2018. Pertamina janji akan membangun 7 kilang minyak baru dalam waktu 5 tahun. Nyatanya nihil hingga saat ini.
Isu populis lain yang dislepetnya, rakyat kecil dipaksa bayar pajak ini itu, tapi 200 pembayar pajak besar nunggak Rp60 triliun. Dia siap berjibaku. Info terbaru, 84 wajib pajak dengan nilai tunggakan Rp5,1 triliun telah melakukan pembayaran. Dari 200 penunggak pajak itu, mayoritas berasal dari perusahaan. Penunggak perseorangan relatif sedikit.
Gaya bicara koboi ekonomi ini ceplas-ceplos, tidak jaim ala mayoritas performance pamongpraja, lugas, tapi tak lupa membumbuinya dengan senyum simpatik, menyegarkan ingatan kita pada sosok Rizal Ramli, ekonom dengan latar belakang akademis yang mirip-mirip. Bravo Pak Rizal, eh, Kang Purbaya Yudhi Sadewa!.[*]
*) Pimpinan Redaksi Majalah Peluang
