PeluangNews. Jakarta – Upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pendekatan ini diperlukan agar pengembangan kawasan industri dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.
Dalam konteks tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN), Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kegiatan penanaman mangrove dilakukan di wilayah pesisir sekitar kawasan K-SIGN dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Inisiatif ini dirancang sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pesisir, menekan risiko abrasi, serta menjaga fungsi ekologis wilayah pantai di tengah percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional.
“Pembangunan kawasan sentra industri garam di Rote Ndao harus berjalan seimbang dengan upaya menjaga lingkungan. Kita membangun industri, tetapi pada saat yang sama memastikan ekosistem pesisir tetap terlindungi dan berfungsi dengan baik,” ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (25/12).
Koswara menjelaskan bahwa KKP telah menyiapkan rencana penanaman mangrove dalam skala besar dengan target rehabilitasi mencapai sekitar 600 hektare, bergantung pada ketersediaan lahan yang dapat direhabilitasi. Program ini dirancang sebagai agenda jangka menengah dan panjang yang akan dilaksanakan hingga tahun 2027, seiring dengan penyelesaian pembangunan kawasan K-SIGN.
Sebagai langkah awal, KKP telah melaksanakan penanaman mangrove pada lahan seluas sekitar 22 hektare. Program rehabilitasi ini akan terus diperluas pada tahun-tahun berikutnya, dengan penanaman lanjutan yang direncanakan dimulai kembali pada tahun depan.
Dalam pelaksanaannya, KKP juga melibatkan masyarakat lokal, khususnya dalam penyediaan bibit mangrove. Menurut Koswara, pelibatan masyarakat tidak hanya mendukung keberhasilan rehabilitasi ekosistem, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Bupati Rote Ndao, Paulus Henuk, menyambut baik langkah KKP yang mengintegrasikan pembangunan industri garam dengan perlindungan lingkungan. Ia menilai keberadaan K-SIGN memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah sekaligus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah Rote Ndao.
“Proyek ini bukan hanya soal industri garam, tetapi juga tentang masa depan ekonomi dan lingkungan Rote Ndao. Mangrove memiliki manfaat yang sangat besar, mulai dari menahan abrasi, menjadi habitat biota laut, hingga mendukung keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir,” ujar Paulus Henuk.
Ia menambahkan bahwa keberadaan mangrove juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, antara lain melalui peningkatan hasil perikanan serta potensi pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk peluang pengembangan skema karbon di masa depan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan pentingnya penerapan ekonomi biru melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan ramah lingkungan sebagai fondasi penguatan ketahanan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
