Peluang News, Jakarta-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program revitalisasi tambak di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat. Upaya ini dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta empat kabupaten yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
“KKP terus bergerak mewujudkan revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat. Setelah penandatanganan nota kesepakatan, kami langsung melanjutkan dengan sinergi perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan budi daya perikanan. Kemarin kami duduk bersama sekretaris daerah dan kepala dinas dari provinsi dan empat kabupaten untuk menyatukan langkah,” kata Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu, dalam siaran resmi KKP di Jakarta, Jumat (11/7).
Ia menjelaskan bahwa program revitalisasi ini akan mengedepankan sistem budi daya yang ramah lingkungan. Setiap kawasan tambak akan dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan area vegetasi sebagai filter alami untuk menjaga ekosistem laut.
Hasil koordinasi KKP dan pemerintah daerah menyepakati bahwa program revitalisasi tambak ini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional (PSN). “Pemerintah daerah juga berkomitmen membantu sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pendataan penggarap tambak, menciptakan iklim investasi yang kondusif, serta mempermudah proses perizinan sesuai aturan yang berlaku,” jelas Tb Haeru.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga akan menyiapkan tenaga kerja lokal khususnya masyarakat penggarap tambak sesuai keahlian dan kebutuhan program.
Direktur Ikan Air Laut, Ikhsan Kamil, mengungkapkan bahwa target dari program ini adalah meningkatkan produktivitas tambak dari 0,6 ton menjadi 144 ton per hektare per tahun. “Volume produksi bisa mencapai 1,18 juta ton dengan nilai sekitar Rp30,65 triliun serta membuka lapangan kerja bagi lebih dari 119.000 orang di sektor hulu dan hilir,” terang Ikhsan.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa revitalisasi tambak Pantura bertujuan mengubah lahan tidak produktif menjadi kawasan budi daya bernilai ekonomi tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Penataan kawasan akan mencakup zona budi daya, zona pendukung, dan zona penghijauan.
“Program ini kami harapkan dapat menarik minat investor untuk mempercepat pembangunan fasilitas pendukung baik di hulu maupun hilir. Ini penting untuk memperkuat ekosistem perikanan budi daya nasional,” tegas Menteri Trenggono.
