JAKARTA—Kementerian Kelautan dan Perikanan menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) dalam waktu yang belum ditentukan. Kebijakan ini dilakukan pasca ditetapkannya status hukum Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).
Keputusan penghentian sementara penerbitan SPWP berdasarkan Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini hari ini.
Dalam surat edaran itu dijelaskan alasan penghentian guna memperbaiki tata kelola pengelolaan benih bening lobster sebagaimana diatur dalam Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
Penghentian sementara penerbitan SPWP, juga dalam rangka mempertimbangkan proses revisi Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan KKP.
“Surat Edaran di keluarkan hari ini dan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan,” kata Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar, dalam siaran pers, di Jakarta, Jumat (27/11/20).
KKP juga memberi kesempatan bagi perusahaan eksportir yang memiliki BBL di packing house untuk segara mengeluarkan komoditas tersebut dari Indonesia, paling lambat satu hari setelah surat edaran terbit.
