Oleh Sri Edi Swasono
Ketika Ki Hadjar Dewantara mendirikan Tamansiswa (Nationaal Onderwijs Instituut Tamansiswa) hampir 100 Tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 3 Juli 1922, tujuannya untuk mengajari (mendidik) anak-anak kita “mengusir” penjajah, dengan cara menanamkan “kesadaran diri” dan “harga diri”-nya.
Tentulah sang penjajah (Bangsa Belanda) akan tetap mempertahankan jajahannya. Tidak henti-hentinya Tamansiswa dianggap sebagai duri dan sebagai salah satu musuh utama sang penjajah.
Puncak kemarahan sang penjajah adalah meminimalisasi gerak sekolah-sekolah swasta yang kebetulan tidak didukung oleh pengajar-pengajar berijazah guru yang diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Maka diberakukankanlah Ordonasi Sekolah Liar atau Wilde Schoolen Ordonantie pada 17 September 1932 dalam Staatblad 1932 No. 494 yang dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Bonifacius de Jonge.
Ordonansi Sekolah Liar dimaksudkan tentulah untuk meningkatkan upaya-upaya sang penjajah (Pemerintah Hindia Belanda) mengucilkan, merendahkan dan mempersulit pendidikan kaum pribumi agar tetap bodoh.
Ki Hadjar, dengan dibantu oleh para pejuang nasionalis di dalam maupun di luar Volksraad (Parlemen Hindia Balanda), akhirnya pada 1935 berhasil “memaksa” pemerintah jajahan untuk mencabut Ordonansi Sekolah Liar itu.
Di sini jasa Ki Hadjar untuk pendidikan nasional makin terpaku dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia.
Tujuan Ki Hadjar mendidik Rakyat Indonesia dilajutkan, ketika Indonesia Merdeka setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Ki Hadjar diangkat menjadi Menteri Pengajaran RI yang pertama.
Dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945), inti tujuan dari Pendidikan Nasional Indonesia adalah “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ki Hadjar ikut merumuskan Pasal 31 (Pasal Pendidikan) dan 32 (Pasal Kebudayaan) dari UUD 1945, yang kala itu ditunjuk sebagai Ketua tim kecil pendidikan bersama sejumlah tokoh, antara lain oleh Prof Dr Ir. Rooseno, Prof Dr Asikin, Prof D Djajadiningrat.
Tentu saya belum dan tidak sempat bertemu dengan Ki Hadjar.Ketika beliau wafat 28 November 1959, saya masih mahasiswa tingkat satu. Kita kehilangan beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Maka beruntunglah saya ketika pada tahun 1973 sempat meminta penjelasan kepada Bung Hatta, tentang apa itu makna “mencerdaskan kehidupan bangsa”.
Pada tahun 1973 itu saya dan Meutia Hatta mendengarkan dan mencatat dengan seksama penjelasan Bung Hatta tentang arti dan dimensi “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana yang terpancang di dalam Pembukaan UUD 1945, yang Bung Hatta di dalam BPUPKI ikut merumuskannya.
Dari catatan kami berdua itu dapat kami simpulkan dengan sangat berhati-hati sebagai berikut:
“Mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah suatu konsepsi budaya, jadi tidak sebatas konsepsi bilogis, yang berarti hanya “mencerdaskan otak bangsa”. Ditekankan oleh Bung Hatta bahwa kehidupan-nya lah yang dicerdaskan, bukan hanya otak-nya.
Konsepsi budaya ini jelaslah mengangkat harkat martabat bangsa. Dicerdaskan kehidupannya agar bangsa ini dapat terlepas dari keminderan (minderwaardigheidscomplex) yang menempel pada benak dan sikap hidup kaum Inlader, yang kastanya ditetapkan sang penjajah sebagai berkasta terendah, di bawah kaum Vreemde Oostelingen (Timur Asing) sebagai berkasta klas dua, dan di bawah kaum European (Kulit Putih) sebagai berkasta klas satu/tertinggi.
Jadi tegaslah, konsepsi budaya dari mencerdaskan kehidupan bangsa diarahkan untuk menegakkan kesadaran-diri dan harga-diri bangsa, menegaskan dignity bangsa, menghapus sikap menghamba (sevile), mengkikis rasa rendah-diri atau undergog menthality-nya kaum Inlander, si bekas bangsa terjajah ini.
Jika hingga kini bangsa ini belum handal, belum berkaliber, belum sakti mandraguna, Tamansiswa harus gemregah (bangkit dan semangat), untuk menjadi curriculum leader, pusat belajar merdeka, belajar mandiri dan belajar berdaulat dan menjadi agent of socio-cultural progress.
Ya Allah, jayakanlah Republik Indonesia kami, dan jayakanlah Tamansiswa kami.
