Peluang News, Jakarta – Dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus mendapat perhatian serius DPR hingga membentuk panitia khusus (pansus) angket.
Pansus tersebut akan segera bekerja. Namun, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan berharap pansus angket haji DPR mulai bekerja setelah pelaksanaan ibadah haji selesai.
Politikus yang juga Menteri Perdagangan yang biasa disapa Zulhas itu mengungkapkan bahwa kemungkinan pelaksanaan ibadah haji baru selesai pada 22 Juli 2024.
“Begini ya, tentu karena semua sudah pansus, kita ingin sesuai dengan aturan, pansus bisa dilakukan kalau haji sudah selesai,” kata dia, ditemui di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu (14/7/2024), menanggapi terkait dugaan korupsi pada pengalihan kuota haji reguler ke kuota khusus.
Zulhas setuju dibentuknya pansus oleh DPR. Sebagai catatan, DPR membentuk pansus angket haji pada rapat paripurna, Selasa (10/7/2024).
Sementara itu, anggota Pansus Angket Haji DPR, Luluk Nur Hamidah mengaku mendapatkan informasi dugaan korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
“Kami mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga stakeholder haji termasuk juga dari beberapa biro perjalanan haji dan umrah yang memberikan informasi sangat berharga, terkait dengan indikasi korupsi itu,” kata Luluk di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Menurut politikus PKB itu, indikasi korupsi tersebut menggunakan modus mengeluarkan uang tertentu untuk mendapatkan kuota haji yang menguntungkan sebagian pihak.
Indikasi korupsi itu merupakan alasan dibentuknya pansus angket haji yang akan mendalami dan menyelidiki lebih lanjut temuan tersebut.
“Kami mendapatkan informasi yang lebih dalam dari itu, ya potensi korupsi yang memang terjadi di balik pengalihan kuota 10.000, dari yang seharusnya hanya 8% atau sekitar 1.600,” kata Luluk, menambahkan. []
