Jakarta (Peluang) : Pengintegrasian ini dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, dalam melakukan berbagai kegiatan usaha juga lebih cepat.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi menghimbau pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) tidak perlu khawatir terkait integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah disahkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Juli 2022 lalu.
Menurut Diana, pengintegrasian NIK menjadi NPWP dilakukan sebagai langkah untuk mewujudkan satu identitas atau single indentity number (SIN).
“Integrasi NIK jadi NPWP, ini tentunya dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Diana.
Namun menurut Diana, masih banyak masyarakat yang khawatir, jika NIK diintegrasikan menjadi NPWP. Maka otomatis seluruh warga Indonesia yang memiliki NIK akan membayar pajak.
Begitu juga dengan pelaku UMKM kurang memahami soal pengintegrasian ini.
Padahal pengintegrasian NIK menjadi NPWP dapat meningkatkan kesejahteraan.
“Jika kesejahteraan dapat tercapai, maka pengusaha akan mendapat fasilitas yang mendukung produktivitas. Dalam melakukan berbagai kegiatan di bidang usaha juga lebih cepat,” ungkap Diana.
Diana pun menyarankan Ditjen Pajak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui kanal atau para stakeholder. Terlebih menurutnya, pelaku UMKM masih banyak yang kurang memahami pentingnya pajak.
“Kita harus mendorong pelaku UMKM khususnya tidak usah khawatir, bahwa NIK dan NPWP terintegrasi itu akan menjadi lebih baik buat pengembangan usaha kita ke depannya,” ujar Diana.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, bahwa di beberapa negara telah terlebih dahulu menerapkan SIN dalam layanan publik dan perpajakan.
Contohnya negara Amerika Serikat (AS), data kependudukan yang terintegrasi sudah diberlakukan dengan social security number.
Sedangkan di Indonesia penerapan SIN ini terlambat diintegrasikan.
