Peluang News, Jakarta – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Sri Untari Bisowarno, kembali menegaskan pentingnya alokasi anggaran belanja pemerintah sebesar 40% untuk koperasi. Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) yang berlangsung di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Menurut Sri Untari, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diterbitkan pada 2 Februari 2021, memberikan kesempatan bagi koperasi dan usaha mikro untuk terlibat dalam proses Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Anggaran belanja pemerintah harus mengalokasikan paling sedikit 40% untuk koperasi dan usaha mikro, termasuk dalam tender proyek yang memprioritaskan produk Indonesia dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%,” ujar Sri Untari.
Enam Poin Perubahan dalam Perpres 12/2021
Sri Untari juga menjelaskan bahwa terdapat enam poin perubahan dalam Perpres 12/2021 dibanding aturan sebelumnya, salah satunya adalah pelibatan koperasi. Enam poin tersebut meliputi:
1. UKM dan koperasi
2. Produk dalam negeri
3. SDM dan kelembagaan
4. Pelaku pengadaan
5. Jasa konstruksi
6. Pembinaan penyedia dan e-Market Place
Tantangan dan Kendala Koperasi
Meskipun demikian, Sri Untari mengakui bahwa masih terdapat kendala internal yang membuat koperasi belum sepenuhnya menikmati alokasi anggaran tersebut. “Masih banyak koperasi yang belum transparan, semua masih tergenggam di tangan pengurus,” ungkapnya.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penguasaan teknologi informasi dan digitalisasi oleh koperasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. “Koperasi harus masuk ke era digital untuk bisa bersaing dan berkembang,” tambahnya.
Upaya Peningkatan SDM Koperasi
Dekopin juga terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. “Kami mendorong koperasi untuk tidak hanya berfokus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) tetapi juga mengembangkan koperasi di sektor-sektor lain seperti tempe, fesyen, dan alat olahraga,” jelas Sri Untari.
Dukungan Pemerintah dan Peluang Global
Sri Untari juga meminta pemerintah untuk terus memberikan proteksi dan membeli produk koperasi. “Dengan TKDN minimal 40%, koperasi harus diberikan tempat dalam tender pemerintah,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya koperasi untuk siap go global. “Jika lima tantangan utama yaitu regulasi, regenerasi, teknologi informasi dan digitalisasi, SDM, serta dampak globalisasi dapat teratasi, saya yakin koperasi siap bersaing di kancah internasional,” kata Sri Untari.
Menutup sambutannya, Ketua Umum Dekopin Sri Untari menyadari bahwa kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak stabil karena penguatan dolar AS yang mempengaruhi daya beli masyarakat. “Ini membutuhkan intervensi pemerintah untuk memperkuat ekonomi kecil, termasuk koperasi,” pungkasnya. (Aji)
