Ketua Presidium Forkopi : Jangan Korbankan Koperasi dengan Kebijakan Sembrono

Jakarta (Peluang) : Koperasi adalah tulang punggung perekonomian negeri ini, dan menjadi alternatif pembiayaan usaha mikro, janganlah kemudian dibuat tak berdaya dengan RUU PPSK. 

Gelombang penolakan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) terus berlangsung dari segenap pengiat koperasi Tanah Air.

Aksi penolakan juga dilakukan dengan mengirimkan bunga papan ke gedung DPR RI dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) pada Kamis (24/11/2022). 

Ratusan bunga papan yang dikirim para pengiat koperasi dari berbagai daerah mulai dari Aceh hingga Nusa Tenggara Timur (NTT) itu menyuarakan aksi melalui #TagarTolakRUUPPSK dengan berbagai aspirasi.

Penolakan ini menjadi bukti bahwa pemerintah dan DPR harus serius membuat regulasi yang benar-benar mengembangkan ekosistem koperasi, bukan melumpuhkan. 

Ketua Presidium Forum Koperasi Indonesia (Forkopi), Andy A Djunaid  menyoroti aksi kirim bunga papan di gedung DPR RI dan KemenKopUKM.

Menurutnya, aksi penolakan RUU PPSK yang dituangkan dalam bunga papan tersebut adalah baru babak awal sikap koperasi Indonesia.

 ”Kita menyadari bahwa aksi-aksi penolakan ini murni dari pelaku koperasi sejati,” kata Andy.

“Koperasi-koperasi sejati telah lama berdiri, ada yang sudah 50 tahun, 30 tahun. Dan koperasi-koperasi sejati ini bukan lahir instant untuk memperkaya diri pengurusnya,” tegas Andy.

Andy pun menjelaskan, gerakan koperasi kredit di Indonesia misalnya yang berkembang sebagian besar di NTT dan Kalimantan Barat (Kalbar) yang dibangun dengan jerih payah dengan nafas dan doa, serta usaha yang terus-menerus. 

“Koperasi adalah tulang punggung perekonomian negeri ini. Jadi janganlah kita buat mereka tidak berdaya dengan kebijakan yang sembrono,” tukas Andy.

Andy berpesan kepada KemenKopUKM dan DPR agar jangan sampai mengambil keputusan yang salah dalam menjaga marwah koperasi ini. 

Pada dasarnya, Andy setuju dengan  moratorium pemberian badan hukum dan pemberian izin atas Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSP/KSPPS).

” Saya setuju dengan moratorium KSP/KSPPS sambil KemenKopUKM menata aturan-aturan lebih rigit mengenai operasional KSP/KSPPS. Tapi untuk RUU PPSK nanti dulu. Stop upaya memasukkan koperasi ke RUU PPSK, masukkan aturan lengkap pengaturan koperasi ke RUU Perkoperasian” ujar Andy.

Ia juga meminta lebih banyak unsur dilibatkan dalam pembahasan RUU Perkoperasian. ”Saya lihat unsur gerakan koperasi kredit dan KSP juga belum masuk tim Pokja RUU Perkoperasian,” kata Andy.

Dengan tegas Andy mengingatkan  agar jangan mengorbankan koperasi demi kepentingan sesaat. 

”Jangan korbankan koperasi yang saat ini terbukti menjadi alternatif pembiayaan usaha mikro dan ultra mikro,” tandas Andy.