PeluangNews, Jakarta – Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah mendapat sorotan masyarakat.
Terakhir pembahasan RUU TNI dilakukan secara tertutup oleh pemerintah dan DPR RI di Fairmont Hotel, Jakarta, Sabtu (15/3/2025).
Sehingga kelompok orang yang mengatasnamakan koalisi masyarakat sipil, diantaranya para aktivis LSM Kontras menggerebek acara pembahasan di hotel itu.
Kasus ini pun dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan mengganggu ketertiban umum.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Mohamad Syafi’ Alielha (Savic Ali) melayangkan kritik keras soal RUU TNI ini.
Pemerintah dan DPR RI, kata dia, tengah berusaha menggodok RUU TNI yang nantinya memberi 15 jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit aktif TNI tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas keprajuritan. Salah satunya Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
Savic Ali juga menyoroti pembahasan RUU TNI yang terkesan buru-buru dan dilakukan secara tertutup di Fairmont Hotel.
“Saya kira itu tidak masuk akal bahwa Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung butuh kompetensi hukum yang sangat tinggi dan TNI tidak dididik untuk ke sana,” katanya dilansir dari keterangan resmi seperti dikutip, Senin (17/3/2025).
Terkait jabatan sipil lainnya yang dibawa dalam RUU TNI seperti Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (SAR Nasional) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Savic menimbang masih bisa diterima.
“Mungkin ada beberapa hal punya justifikasi terutama kayak SAR, penanggulangan bencana. Tapi untuk Jaksa Agung dan Mahkamah Agung saya kira itu sulit diterima,” ujar Savic.
Selain tidak masuk akal, Savic menilai masuknya TNI ke MA dan Kejagung memberikan implikasi negatif terhadap terlaksananya pemerintahan yang baik.
“Tapi saya kira itu adalah kemunduran dari semangat good governance, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang demokratis dan bertentangan dengan spirit reformasi tahun 98,” kata dia.
Di pihak lain, Direktur Wahid Foundation Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid meminta TNI tetap memiliki semangat tidak terjun dalam ruang-ruang sipil dan politik secara langsung.
“Rakyat mengapresiasi itu, kita berharap TNI bisa fokus berkonsentrasi dalam persoalan pertahanan negara dan tidak tergoda untuk masuk ke ranah-ranah sipil karena itu bisa membawa kerancuan dalam kualitas berdemokrasi kita,” katanya di Kantor Wahid Foundation, Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).
Bila TNI ingin masuk dan menduduki jabatan sipil, kata dia, mereka harus menanggalkan baju dari dinas keprajuritan, komitmen tersebut harus tertanam dan tersadarkan di setiap individu anggota TNI. []
