PeluangNews, Kupang – Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Roland E. Fanggidae, menilai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025 di provinsi kepulauan tersebut masih menghadapi persoalan ketimpangan, baik dari sisi wilayah maupun sektor usaha.
Menurut Roland, realisasi KUR di NTT hingga akhir 2025 memang tergolong baik secara angka. Total penyaluran mencapai Rp2,75 triliun atau sekitar 94,5 persen dari target Rp2,91 triliun. Meski demikian, ia menekankan bahwa capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan manfaat di seluruh daerah dan sektor ekonomi.
“Secara persentase, kinerja penyaluran KUR di NTT tergolong positif. Namun, distribusi geografis dan sektoralnya masih perlu perhatian bersama,” ujar dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu dilansir dari LKBN Antara, Rabu (7/1/2026).
Data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTT mencatat, hingga 30 Desember 2025, KUR telah disalurkan kepada 64.853 debitur dengan nilai Rp2,75 triliun. Namun, Roland menilai penyaluran tersebut masih terkonsentrasi di wilayah tertentu.
Ia menyebutkan Kota Kupang menjadi penerima terbesar dengan penyaluran Rp296,24 miliar kepada 3.770 debitur, disusul Kabupaten Sikka sebesar Rp195,97 miliar untuk 5.127 debitur. Sebaliknya, sejumlah daerah tertinggal masih menerima porsi sangat kecil, seperti Kabupaten Malaka yang hanya memperoleh Rp16,10 miliar untuk 105 debitur dan Kabupaten Sabu Raijua sebesar Rp5,07 miliar untuk 134 debitur.
Selain ketimpangan wilayah, Roland juga menyoroti dominasi sektor perdagangan dalam penyaluran KUR. Ia menjelaskan bahwa lebih dari separuh KUR di NTT—sekitar 52,58 persen—mengalir ke sektor perdagangan besar dan eceran.
“Padahal, sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi NTT. Namun, masih banyak pelaku usaha pertanian dan perikanan yang belum memanfaatkan fasilitas KUR,” ujarnya.
Menurut Roland, dominasi sektor perdagangan memiliki sisi positif dan negatif. Dari sisi realisasi nominal, capaian KUR terlihat menggembirakan. Namun, dari aspek produktivitas jangka panjang, margin keuntungan sektor perdagangan relatif tipis sehingga dampak penggandaan modal KUR dalam satu tahun cenderung terbatas.
Ia menilai tantangan terbesar dalam optimalisasi KUR di NTT adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat lapisan bawah. Kondisi ini tercermin dari masih timpangnya sebaran pemanfaatan KUR yang terpusat di Kota Kupang, sementara wilayah lain tertinggal jauh. Selain itu, masih ditemukan praktik penggunaan KUR untuk kebutuhan konsumtif, sehingga tidak sepenuhnya mendukung pengembangan usaha.
“Jika penyaluran KUR hanya mengandalkan perbankan, maka persoalan literasi keuangan tidak akan tertangani secara optimal. Diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat,” kata Roland yang juga merupakan Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak seperti pengusaha, masyarakat, dan perguruan tinggi dapat menjadi solusi percepatan peningkatan literasi keuangan. Salah satunya melalui program pengabdian masyarakat, termasuk keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN).
Roland menegaskan bahwa akses terhadap KUR sejatinya memberikan banyak manfaat, mulai dari pinjaman berbunga rendah hingga memutus ketergantungan masyarakat pada pinjaman ilegal. Selama ini, banyak pelaku usaha kecil ingin meningkatkan kualitas usahanya, tetapi terkendala keterbatasan modal.
“Pada 2026, fokus pemerintah seharusnya diarahkan pada peningkatan sosialisasi KUR, penguatan literasi keuangan masyarakat bawah, serta memastikan sektor unggulan daerah mendapat prioritas penyaluran,” pungkasnya. (Aji)
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Hapus Seluruh Utang KUR Petani yang Terdampak Banjir di Aceh dan Sumatra
