Awal tahun 2026 menjadi pengingat penting bagi banyak koperasi di Indonesia. Di tengah upaya menjaga keberlangsungan usaha, memperkuat kepercayaan anggota, serta memperluas peran koperasi di sektor riil, isu perpajakan kini muncul sebagai perhatian utama.
Jika sebelumnya pajak kerap dipandang sebagai urusan administratif yang bisa ditunda, situasi tersebut perlahan berubah. Kepatuhan pajak kini membawa konsekuensi yang lebih nyata dan berdampak langsung pada operasional koperasi.
Perubahan ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2025. Melalui aturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperoleh kewenangan yang lebih kuat dalam proses penagihan pajak, termasuk dengan mengajukan pembatasan atau pemblokiran layanan publik bagi wajib pajak yang menunggak. Kebijakan ini menandai arah baru penegakan kepatuhan pajak yang lebih tegas dan terintegrasi dengan layanan pemerintah.
Bagi koperasi, kebijakan ini membawa pesan yang cukup jelas. Tata kelola pajak tidak lagi bisa dipisahkan dari tata kelola usaha. Ketika kewajiban pajak tidak dipenuhi, dampaknya tidak hanya berupa sanksi administrasi, tetapi juga potensi terhambatnya aktivitas kelembagaan. Akses terhadap layanan publik tertentu dapat dibatasi, yang pada akhirnya memengaruhi kelancaran operasional koperasi.
Dari Surat Tagihan ke Pembatasan Layanan
Selama bertahun-tahun, sebagian koperasi masih memandang pajak sebagai kewajiban rutin tahunan. Laporan keuangan disusun sekadarnya, pembayaran dilakukan saat kas memungkinkan, dan keterlambatan sering kali dianggap hanya akan berujung pada denda. Pola pikir ini kini mulai diuji.
Melalui kebijakan terbaru, DJP dapat bekerja sama dengan instansi penyelenggara layanan publik untuk membatasi akses tertentu bagi penunggak pajak, seperti layanan administrasi badan hukum atau layanan lain yang menunjang kegiatan usaha.
Pembatasan ini tentu bukan hal sepele. Bagi koperasi yang sedang mengurus perubahan anggaran dasar, pengembangan unit usaha, atau kerja sama dengan mitra strategis, terhambatnya layanan publik dapat berdampak pada tertundanya rencana bisnis. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat memengaruhi kepercayaan anggota dan mitra usaha.
Penting untuk dipahami bahwa kebijakan ini tidak diterapkan secara tiba-tiba. Ada proses yang harus dilalui. DJP hanya dapat mengajukan pembatasan layanan apabila koperasi memiliki utang pajak yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan nilai tertentu, dan telah disampaikan surat paksa kepada penanggung pajak.
Namun, ada satu catatan krusial yang patut menjadi perhatian pengurus koperasi. Dalam rangka mendukung proses penyitaan aset berupa tanah atau bangunan, pembatasan layanan publik dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan batas minimal nilai utang pajak. Ini berarti, ketika proses penagihan sudah masuk tahap tertentu, ruang toleransi menjadi semakin sempit.
Dampak Nyata bagi Koperasi
Bagi koperasi, implikasi aturan ini sangat praktis. Ketika akses layanan publik dibatasi, yang terdampak bukan hanya pengurus, tetapi juga anggota. Proses administrasi bisa tertunda, rencana usaha terhambat, dan kepercayaan mitra berpotensi menurun.
DJP juga membuka ruang pemulihan bagi koperasi. Aturan ini mengatur mekanisme pembukaan kembali layanan apabila kewajiban pajak diselesaikan atau terdapat kesepakatan pembayaran. Dengan demikian, kebijakan ini tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi mendorong penyelesaian kewajiban secara bertanggung jawab.
Saatnya Koperasi Mengubah Cara Pandang
Kondisi ini seharusnya menjadi momentum bagi koperasi untuk mengubah cara pandang terhadap pajak. Di era regulasi yang semakin transparan dan terintegrasi, pengelolaan pajak perlu menjadi bagian dari strategi keuangan dan bisnis. Koperasi yang memiliki laporan keuangan rapi dan perencanaan pajak yang baik akan lebih siap menghadapi dinamika kebijakan.
Di tengah kompleksitas tersebut, pendampingan profesional menjadi semakin relevan. Hayed Consulting sebagai konsultan akuntansi, keuangan, perpajakan, dan bisnis yang memahami karakter koperasi serta tantangan yang dihadapi pengurus.
Melalui pendampingan yang menyeluruh, mulai dari penataan laporan keuangan, evaluasi kewajiban pajak, hingga pendampingan pemeriksaan. Hayed Consulting membantu koperasi menjaga kepatuhan sekaligus mendukung keberlanjutan usaha.
Di tahun 2026 ini, kepatuhan pajak bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan menjadi bagian dari strategi menjaga masa depan dan kepercayaan seluruh anggota.
