Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan hingga tahun 2024, dan melanjutkan 6 proyek yang masih membutuhkan perpanjangan sebagai PSN.
PENGERJAAN pembangunan 10 proyek strategis nasional (PSN) mandek. Tertundanya pembangunan sejumlah PSN itu lantaran tak kunjung mendapat kucuran dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Karenanya, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan 10 PSN dihapus dari daftar PSN.
Keputusan menghentikan pengerjaan 10 PSN itu dibahas saat rapat kabinet terkait strategi percepatan penyelesaian PSN di Istana Merdeka pada Kamis (5/10). Beberapa pejabat negara yang hadir dalam rapat terbatas itu yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Terpantau hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Airlangga menyebut pengerjaan PSN yang akan dihentikan yakni proyek Pelabuhan baru Ambon yang direncanakan dibangun di perbatasan Desa Waai dan Liang, Kecamatan Salahutu, Pulau Ambon.
Konsep pendanaan proyek tersebut awalnya akan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp5 triliun. “Ada beberapa proyek yang dihentikan karena memang belum mulai dan belum ada dikeluarkan APBN,” kata Airlangga, saat ditemui wartawan usai rapat terbatas.
Pemerintah juga sepakat menghapus proyek pengadaan Kawasan Industri di Kabupaten Tanggamus, Lampung, dari daftar PSN. Kawasan Industri Tenggamus merupakan proyek dengan skema pendanaan swasta yang berdiri di lahan seluas 800 hektare. Awalnya, proyek senilai Rp17,5 triliun itu direncanakan masuk tahap konstruksi pada 2018 dan masuk ke fase operasi pada 2022.
Menko Airlangga juga menyebutkan beberapa proyek Kementerian PUPR yang juga dihapuskan dari statusnya sebagai PSN. Proyek-proyek tersebut yakni pengadaan Air Baku di Provinsi Bali hingga pekerjaan jalan tol Kisaran-Rantauprapat, Tol Langsa–Lhokseumawe, Tol Lhokseumawe-Sigli, dan sejumlah ruas tol di trans Sumatera yakni Tol Dumai Sigambal-Rantauprapat-Muara Enim.
Proyek lain yang juga dikeluarkan dari daftar PSN adalah proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Djuanda, SPAM Jatigede, SPAM Kamijoro. “Itu seluruhnya dikeluarkan dari PSN karena proyeknya antara offtaker dan financial-nya belum closing,” ujar Airlangga.
Rencana ini sebenarnya sudah diumumkan medio tahun lalu. Waktu itu disebut hanya delapan proyek yang positif out dari daftar PSN tahun 2022. Pemerintah pun menyusun perubahan daftar PSN ini, sebagaimana dituangkan di dalam Peraturan Menko Perekonomian No. 9/2022. Alasan dikeluarkannya 8 proyek tersebut, salah satunya, karena kurangnya dukungan masyarakat sekitar dalam pembangunannya.
Sangat logis jika pemerintah mengeluarkan program/proyek yang belum jelas pembiayaannya dan tidak dipastikan waktu penyelesaian dari daftar PSN. Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 14 proyek yang tidak memiliki kemajuan hingga tahun 2024, dan melanjutkan 6 proyek yang masih membutuhkan perpanjangan sebagai PSN.
Dari 14 proyek tersebut, yang dikeluarkan dari target PSN Jokowi di tahun lalu ada delapan proyek. Di antaranya Bendungan Tiro di Aceh, KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan, Inland Waterways Cikarang-Bekasi Laut (CBL), Bandara Bali Utara, Kereta Api Puruk Cahu-Batanjung melalui Bangkuang di Kalimantan Timur.
Adapun dua program baru yang akan masuk ke dalam target PSN pemerintah, misalnya proyek hilirisasi yang kriterianya menciptakan lapangan kerja dan satu Kawasan Ekonomi Khusus. “Yang baru adalah projek-projek yang kriterianya menciptakan lapangan kerja. Contohnya pemanfaatan hilirisasi, ini pure swasta dan tak perlu APBN.
