PeluangNews, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Sektor pangan dinilai memiliki peran krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus menopang aktivitas sosial dan ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Melalui penguatan sektor pertanian dan pangan, pemerintah menargetkan peningkatan ketahanan pangan, perbaikan kesejahteraan petani, serta terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka panjang.
Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa produksi beras nasional pada tahun 2025 mencapai 34,71 juta ton, menjadi salah satu capaian tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan produksi tersebut menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton.
“Namun yang tetap harus kita jaga adalah inflasi. Kita juga patut bersyukur karena dengan kenaikan harga yang relatif baik, nilai tukar petani berada pada posisi tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Menko Airlangga saat menghadiri acara Road to Jakarta Food Security Summit ke-6 di Jakarta, Selasa (13/01).
Penguatan ketahanan pangan juga menjadi landasan pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah. Salah satunya adalah Program Makan Bergizi Gratis yang didukung anggaran APBN hingga Rp335 triliun. Program ini dirancang dengan skema pembayaran di awal untuk menjaga kesinambungan produksi, mendorong keterlibatan dunia usaha, serta memberikan stimulus ekonomi dalam skala besar hingga ke tingkat masyarakat.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan anggaran tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun untuk peningkatan produksi pertanian dan penguatan stok pangan nasional. Dukungan juga diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah melalui anggaran sebesar Rp181,8 triliun yang difokuskan di wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan pelaksanaan Operasi Pasar Merah Putih guna menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi.
Pemerintah juga mencermati tantangan serius yang membayangi sektor pangan, khususnya dampak perubahan iklim. Pengalaman tahun 2024 menunjukkan bahwa kombinasi fenomena El Nino dan La Nina telah menekan produksi padi nasional. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat sektor pertanian berkontribusi sekitar 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional dan menyerap hampir 29 persen tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mendorong pengembangan berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate yang didukung penerapan pertanian modern. Pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi, serta pengelolaan risiko iklim menjadi fokus agar produktivitas pertanian tetap terjaga di tengah dinamika perubahan iklim dan tantangan global.
Selain sektor pangan, penguatan agrikultur juga diarahkan untuk mendukung kedaulatan energi nasional. Melalui kebijakan Mandatory Biodiesel B40, pemerintah mampu menekan emisi karbon hingga mendekati 42 juta ton CO2 pada 2025 serta menghemat devisa impor solar sebesar USD8 miliar pada 2024.
“Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi yang berbasis pada kekuatan agrikultur,” tegas Menko Airlangga.
Ke depan, isu logistik dan kehilangan pangan juga menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan kajian Bappenas tahun 2021, jumlah food waste and loss di Indonesia diperkirakan mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan pangan bernilai tambah.
Upaya pengendalian food waste and loss ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka peluang kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, guna mewujudkan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, di antaranya Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ketua Umum KADIN Indonesia beserta jajaran, serta Ketua Umum Komite JFSS 2026.
