Peluang News, Jakarta – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kerap menjadi perbincangan atau polemik belakangan ini.
Pasalnya, banyak masyarakat atau publik yang menolak Tapera lantaran harus memotong gaji mereka setiap bulannya.
Mengenai hal ini, Kepala Staf Presiden, Moeldoko mengatakan, Tapera bukan merupakan iuran, melainkan tabungan pekerja yang bisa dicairkan.
“Jadi, ini saya ingin tekankan bahwa Tapera ini bukan potong gaji dan bukan iuran. Tetapi Tapera ini adalah tabungan,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2024).
Ia mengungkapkan, Undang-Undang (UU) 4/2016 tentang Tapera memang mewajibkan tabungan tersebut besarnya 3 persen dari penghasilan para pekerja.
Namun, kata Moeldoko, potongan penghasilan tersebut tetap bisa diambil oleh para pekerja saat memasuki masa pensiun nanti.
“Jadi, di dalam UU itu memang mewajibkan, tadi kita diskusi di dalam, nanti pada ujungnya, pada usia pensiun selesai, itu bisa ditarik uang fresh dan pemupukan yang terjadi,” ungkapnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Tapera ini serupa dengan program Bapertarum (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil) yang sebelumnya diperuntukkan hanya bagi aparatur sipil negara seperti ASN atau PNS.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, dalam pelaksanaan aturan Tapera ini, nantinya akan dibangun sebuah sistem pengawasan untuk menjamin dana para pekerja dikelola secara baik, akuntabel, dan transparan.
“Maka dibentuklah sebuah Komite Tapera. Kita hadirkan OJK, di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Pengawasan salah satunya melalui Komite Tapera yang akan melakukan pengawasan Tapera. Ketuanya adalah Menteri PUPR, dengan anggota Menkeu, Menaker, komisioner OJK, dan profesional,” jelas Moeldoko.
Dengan dibentuknya komite tersebut, ia optimis atau meyakini bahwa pengelolaan Tapera pasti akan berjalan dengan baik dan transparan.
“Dengan dibentuknya komite ini, saya yakin nanti pengelolaannya nanti akan lebih transparan dan akuntabel. Tidak akan bisa macam-macam, karena semua betul-betul investasi akan dijalankan, pasti akan dikontrol dengan baik,” pungkasnya.
