Indonesia harus menerapkan pemulihan berkelanjutan (sustainable recovery), sehingga bisa memperbaiki lingkungan sekaligus ekonomi nasional.
PANDEMI Covid-19 menjadi momentum yang menyebabkan berbagai taget SDGs yang sudah ditetapkan sebelumnya berisiko sulit tercapai. “Kita bisa memanfaatkan situasi krisis pandemi ini untuk mem-forward menuju masa depan. Bukan lagi kembali ke situasi sebelumnya, melainkan lebih baik dengan sustainable recovery,” kata Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Alin Halimatussadiah
Alin mengatakan hal itu dalam webinar yang digelar UNDP, Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Swedia di Jakarta bersama Katadata (17/3). Penerapan pemulihan ekonomi berkelanjutan, katanya, perlu mempertimbangkan berbagai aspek jauh ke depan. Misalnya, dampak negatif apa saja akibat kebijakan-kebijakan business as usual saat ini. “Mungkin benefitnya tidak terlihat, tapi kita ingin menghindari bencana di masa depan,” tuturnya.
Selama ini, khususnya saat pagebluk, kebijakan ekonomi yang diambil oleh Indonesia dinilai memberi kontribusi negatif lebih banyak terhadap lingkungan. Karena itu, untuk benar-benar menerapkan green economy, Indonesia sangat perlu memperhatikan permasalahan riil global, yakni perubahan iklim.
“Yang harus kita lakukan saat ini adalah dekarbonisasi, yang aksinya berupa mitigasi dan adaptasi,” tuturnya. Selain itu, harus pula mempertimbangkan permasalahan yang terjadi di dalam negeri. Yaitu eksploitasi sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan ekonomi melingkar (circular economy) dan membuat safe guard yang kuat, khususnya untuk perbaikan permasalahan lingkungan.
Di samping green economy, pada hemat Guru Besar FEB Universitas Padjajaran, Arief Anshory, pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan inklusif dari sisi sosial. Artinya, saat ini harus mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan mampu bertahan lama, suatu negara harus terlebih dulu melakukan pemerataan sosial. “Untuk kasus Indonesia, khususnya di daerah yang pendapatannya ditopang oleh sumber daya alam dia tinggi tapi fragile. Kadang tinggi, kadang rendah. Frigile itu agak berbahaya, tidak sustain,” tutur dia.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura menyebutkan seluruh pihak, mulai dari dunia usaha, masyarakat, hingga akademisi harus membantu mewujudkan ekonomi kuat dan lingkungan yang sehat. Sebab, dengan ilmu yang dikembangkan oleh para akademisi, akan lebih mudah untuk memahami sebab dan akibat yang terjadi dalam persoalan lingkungan.
“Dibutuhkan pendekatan masyarakat, atau lebih tepatnya, pendekatan dunia untuk menangani dan akademisi menempati tempat penting dalam formula ini. Dengan cara itu tidak meninggalkan siapa pun,” kata Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Marina Berg. Ia mengapresiasi salah satu cara Indonesia untuk membantu mewujudkan lingkungan yang lebih hijau, salah satunya dengan penerbitan sukuk hijau atau green sukuk Syariah.
Untuk memperbaiki krisis lingkungan yang saat ini sudah banyak terjadi, Indonesia memerlukan inovasi-inovasi luar biasa. Khususnya inovasi yang dapat memperlambat perubahan iklim, mengurangi pencemaran lingkungan, hingga menjaga ekosistem. “Dengan triliunan dolar yang dipertaruhkan di Indonesia, diperlukan lebih banyak inovasi,” tukas Marina Berg.
Perhelatan Stockholm +50 pada 2-3 Juni mendatang bertepatan dengan peringatan 50 tahun sejak Deklarasi Stockholm diadopsi di pertemuan PBB pertama terkait lingkungan hidup di Stockholm. Deklarasi ini merupakan pernyataan dunia pertama yang menjelaskan interkoneksi antara pembangunan, kemiskinan dan lingkungan hidup. Diagendakan juga pembahasan kelangsungan lingkungan hidup dunia setelah dunia dihantam pandemi.● (Zian)
