Peluan News, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) berkomitmen memperluas akses kesejahteraan dasar dengan menyasar kelompok profesi strategis, termasuk pekerja media.
Inisiatif ini merupakan bagian dari kolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), yang juga mendapat dukungan dari Bank Tabungan Negara (BTN) dan BP Tapera. Program kepemilikan rumah terjangkau ini diharapkan membuka peluang bagi berbagai sektor, khususnya dalam rangka percepatan distribusi lebih dari 220 ribu unit hunian pada tahun 2025.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa langkah ini dilandasi oleh keinginan pemerintah agar distribusi program hunian dapat menjangkau sektor-sektor pekerjaan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
“Pemerintah ingin memastikan agar distribusinya menjangkau sektor-sektor pekerjaan yang selama ini luput dari perhatian. Pekerja media, baik dari lini redaksi maupun pendukung produksi, termasuk di dalamnya,” ujar Nezar saat mensosialisasikan program “Akselerasi Kepemilikan Rumah bagi Karyawan Industri Media” di Jakarta, (23/4/2025).
Program ini merupakan kelanjutan dari berbagai upaya pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan yang masih tersisa hingga mencapai 10,9 juta unit, menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan laporan Kemen PKP. Mayoritas backlog ini berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan kontribusi mencapai 93% dari total kebutuhan.
Memahami dinamika ekonomi masa kini, Nezar mengungkapkan bahwa kriteria MBR telah diperbarui dengan menaikkan batas penghasilan maksimal. “Awalnya batas penghasilan maksimal Rp7 juta hingga Rp8 juta. Kemudian menjadi Rp13 juta hingga Rp14 juta. Langkah ini bisa memperluas karyawan yang bisa mengikuti program ini,” ungkapnya.
Dua skema pembiayaan utama pun ditawarkan kepada pekerja media yang ingin memiliki rumah, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan dan Subsidi Bantuan Uang Muka (FLPP + SBUM). Fasilitas ini menawarkan bunga tetap 5% selama 20 tahun, dengan uang muka ringan dan cicilan yang terjangkau, ditujukan khusus bagi kelompok MBR.
Kemudian, Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA). Skema ini khusus untuk peserta aktif Tapera dengan iuran minimal 12 bulan, yang dapat digunakan untuk membeli, membangun, atau merenovasi rumah pertama.
Sebagai mitra utama, BTN turut memberikan layanan khusus seperti diskon biaya administrasi dan promosi bagi pekerja media yang menggunakan fasilitas payroll di bank tersebut. Seleksi peserta tidak hanya didasarkan pada sertifikasi wartawan, melainkan status sebagai karyawan industri media yang telah terverifikasi oleh institusi terkait.
Langkah inovatif tidak hanya berhenti pada penyesuaian skema pembiayaan. Kemkomdigi telah menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelaraskan data pekerja media ke dalam basis data tunggal sosial ekonomi nasional (Regsosek). Upaya integrasi data ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran kebijakan serta memastikan semua lapisan pekerja media mendapatkan akses terhadap program hunian.
“Negara hadir bukan hanya melalui pelatihan dan infrastruktur digital, tetapi juga melalui jaminan kesejahteraan seperti hunian. Ini bentuk nyata bahwa kita memandang pekerja media sebagai bagian penting dari sistem demokrasi,” tegas Nezar.
Meski peluang terbuka, tantangan dalam sektor properti tetap ada. Data dari Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya penurunan pada kredit pemilikan rumah tipe kecil dan kredit konstruksi perumahan sejak 2024, yang mengindikasikan lemahnya daya beli masyarakat dan kehati-hatian pasar. Oleh karenanya, peran pemerintah sebagai mediator melalui program hunian terjangkau dianggap sangat strategis untuk mengatasi celah antara permintaan dan akses terhadap rumah layak huni.
Kemkomdigi mengimbau agar seluruh karyawan industri media segera memanfaatkan kesempatan ini. Informasi lebih lanjut dan proses pengajuan dapat dilakukan melalui kantor BTN terdekat atau melalui platform digital SI KASEP (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan). “Mohon kolaborasinya untuk bisa mensosialisasikan program ini kepada anggota asosiasinya, dan juga bagi perusahaan bisa mengimplementasikan di perusahaan masing-masing,” ujar Nezar.
Dengan sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis data, diharapkan program kepemilikan rumah terjangkau ini dapat menjadi solusi nyata untuk menyelesaikan masalah backlog perumahan nasional serta menciptakan ekosistem media yang lebih sejahtera dan tangguh.
