Peluang News, Jakarta – Wakil Menteri (Wamen) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Helvi Moraza menegaskan bahwa pihaknya akan terus memperkuat langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan di tanah air.
Dia menyampaikan, langkah tersebut salah satunya dilakukan melalui pemberdayaan UMKM di sektor pangan.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (21/1/2024), Helvi menerangkan, penerapan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai pusat ekosistem swasembada pangan juga kerap dilakukan.
“Seperti halnya di Sumatera Utara, ada tiga PLUT yang berlokasi di Medan, Dairi, dan Simalungun. PLUT ini menjadi tempat informasi, pelatihan, dan pendampingan untuk UMKM, mulai dari akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga pengembangan pasar,” ujarnya.
Kemudian, Kementerian UMKM juga memfasilitasi legalisasi usaha pada bidang pertanian dengan mendampingi pengusaha UMKM dalam proses pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB).
Dia menilai, formalitas ini sangat penting agar para pengusaha UMKM bisa mendapatkan akses yang lebih luas, baik untuk ke pembiayaan maupun ke pasar yang lebih besar.
Terlebih, peran UMKM pertanian sangat krusial untuk mendukung ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Indonesia.
“Indonesia memiliki lebih dari 29 juta UMKM pertanian yang menjadi kekuatan besar bagi ketahanan pangan di masa depan. Namun, perlu kita akui bahwa sebanyak 99 persen dari UMKM tersebut masih berupa usaha perseorangan, sehingga skalanya tergolong mikro,” ungkapnya.
Oleh karena itu, sebagai bentuk dukungan, tegas Helvi, Kementerian UMKM pun tengah mengupayakan holdingisasi beras untuk memperkuat ketahanan pangan.
“Ada ribuan Rice Milling Unit (RMU) yang bisa diupayakan untuk diholding dalam kelompok usaha, sehingga ada link unit yang resmi, menghasilkan langsung beras per kelas. Seperti beras premium dan lain-lain,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan pembiayaan inklusif bagi UMKM sektor pangan juga terus diperkuat, salah satunya melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan.
“Di Sumatera Utara, kami melihat perkembangan yang menggembirakan. Penyaluran KUR sektor pertanian telah mencapai 44 persen pada tahun 2024, menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, kita bisa memaksimalkan potensi UMKM di sektor ini,” jelasnya.
Tak hanya itu, Helvi juga menyoroti sektor perikanan yang penyaluran KUR-nya mengalami tren penurunan dari 1,8 persen pada 2020 menjadi 1,5 persen pada 2024.
Menurutnya, walaupun proporsi tersebut kecil, namun dirinya optimis bahwa sektor perikanan dapat berkembang apabila mendapatkan akses yang lebih baik terhadap pembiayaan dan teknologi.
