JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan berbagai fasilitas agar pelaku UMKM bisa melanjutkan usahanya di tengah pandemi Covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, peluang sektor UMKM untuk berproduksi dilakukan melalui penyediaan fasilitas ruang usaha di rest area jalan tol, pos lintas batas negara (PLBN), kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN), serta pembangunan atau rehabilitasi pasar.
Penyediaan fasilitas UMKM pada rest area atau tempat istirahat dan pelayanan (TIP) dilaksanakan di sepanjang jalan tol di Pulau Jawa meliputi 46 Tipe A, 23 TIP Tipe B, dan 26 TIP Tipe C.
Kawasan lain ialah pada area ruas jalan tol Trans-Sumatra dengan 31 TIP, termasuk upaya mengembangkan TIP yang terhubung dengan kegiatan ekonomi di sekitar jalan tol.
Salah satunya, di rest area KM 429 B ruas Semarang—Solo dengan 11 penyewa merupakan UKM kuliner dengan jenama dan produk lokal yang sudah memiliki beberapa cabang di Indonesia.
“Kami berharap dengan adanya ruang usaha pada TIP dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar. Selain itu kebijakan ini mendekatkan dunia usaha atau UMKM dengan konsumen untuk mempromosikan brand dan produk lokal, termasuk kuliner,” ujar Basuki melalui siaran pers, Kamis (16/4/20).
Hal lainnya, UMKM difasilitasi melalui pengembangan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi di kawasan PLBN, seperti pembangunan kios atau lapak pasar pada tujuh PLBN yang telah dibangun yaitu PLBN Entikong, Aruk, Badau di Kalimantan Barat, Motaain, Motamasin, dan Wini di Nusa Tenggara Timur serta Skouw di Papua.
Kementerian PUPR juga memberi dukungan pada UMKM melalui pembangunan pasar dan fasilitas creative hub . Para UMKM menawarkan produk kepada turis domestik maupun mancanegara di lima KSPN yang tengah dikembangkan pemerintah yakni KSPN Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Manado–Likupang, sekaligus menjaid ruang promosi.
Ruang promosi UMKM salah satunya berada di destinasi wisata Puncak Waringin di kawasan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.
Sebagai upaya memenuhi kebutuhan pokok, menjaga ketahanan UMKM, dan menjamin distribusi logistik dan bahan pokok, Kementerian PUPR juga melakukan percepatan pembangunan 21 pasar yang tersebar di Indonesia. Pada 2019—2020, anggaran pembangunan pasar tersebut dialokasikan sebesar Rp1,7 triliun.
