PeluangNews, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan Sekolah Rakyat di tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pembangunan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak di Jakarta pada Senin (17/11/2025) yang disaksikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo.
Menteri Dody mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dari kelompok ekonomi terbawah. Ia menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh.
“Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekadar pembangunan fisik, tetapi juga upaya pemerintah memastikan setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan berkualitas,” kata Menteri Dody.
Dalam acara tersebut, empat kontrak pembangunan ditandatangani. Paket pertama adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah mencakup empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya. Nilai kontraknya mencapai Rp985,9 miliar.
Paket kedua berada di Kalimantan Selatan, meliputi tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru dengan nilai kontrak Rp700 miliar.
Untuk Sulawesi Selatan, pembangunan terbagi menjadi dua paket. Paket pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun. Paket kedua meliputi empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak Rp974 miliar.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto meminta para PPK dan penyedia jasa konstruksi menjalankan proyek dengan perencanaan matang, termasuk mitigasi risiko, agar tidak terjadi keterlambatan maupun penurunan kualitas pekerjaan.
“Pastikan pekerjaan dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat waktu konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat, sekitar 240 hari kalender,” ujar Dirjen Bisma.
Dengan dimulainya pembangunan ini, pemerintah berharap fasilitas pendidikan yang lebih layak dan merata dapat segera dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
