PeluangNews, Jakarta – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat total investasi yang masuk sepanjang 2023 melampaui yang ditargetkan Presiden Jokowi. Dari target 2023 sebesar Rp1.400 triliun, Kementerian Investasi/BKPM berhasil mencapai sebesar Rp1.418,9 triliun.
Nilai investasi yang masuk sepanjang 2023 itu tercatat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut dinilai meningkat dibanding yang terjadi di tahun sebelumnya.
Namun, diakui Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia bahwa capaian penyerapan tenaga kerja tersebut masih relatif kecil. “Memang kita harapannya adalah investasi menciptakan lapangan kerja. Memang saya akui, itu belum berbanding lurus,” ucap Menteri Bahlil dalam konferensi pers, di Jakarta Rabu (24/1/2024).
Hal itu, kata Bahlil, disebabkan oleh derasnya penanaman modal yang lebih bersifat padat teknologi atau padat modal. Banyak investasi masuk ke sektor yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga campur tangan manusia tidak begitu banyak dibutuhkan seperti di industri padat karya.
Karenanya, Kementerian Investasi terus berupaya mendorong dan memperluas sektor hilirisasi. Harapannya, makin banyak tenaga kerja yang terserap dengan kecakapan yang lebih tinggi. Sebab, kata Bahlil, pekerja di industri padat karya memiliki keterbatasan dalam hal skill dan memengaruhi tingkat pendapatan pekerja.
Sedangkan industri padat teknologi umumnya memberikan penghasilan yang lebih layak bagi pekerjanya. Dengan kata lain, jelas Bahlil, masyarakat nantinya dapat lebih sejahtera dari adanya hilirisasi.
“Itu cara kita mendorong agar PDB (produk domestik bruto) kita bisa mencapai di atas US$10 ribu, sekarang US$5.100, makanya ke depan, kita harus meng-upgrade kualitas anak muda dan pencari kerja,” kata dia.
Kementerian Investasi, jelas Bahlil, juga terus mengupayakan agar hilirisasi yang digaungkan dapat lebih berkeadilan bagi semua pihak. Itu bertujuan agar masyarakat yang hidup di kawasan industri hilirisasi mendapatkan manfaat positif dari penghiliran.
Sebab, sejak hilirisasi industri dilakukan justru terjadi pelebaran ketimpangan terhadap masyarakat sekitar. Pertumbuhan ekonomi di wilayah industri penghiliran tumbuh tinggi, namun angka kemiskinan di wilayah itu justru mengalami kenaikan.
“Makanya saya bilang investasi hilirisasi ini harus berkeadilan. Makanya kami mengeluarkan Permen, setiap investasi yang masuk wajib berkolaborasi dengan daerah. Masih ada perbaikan yang harus kita lakukan dalam hilirisasi supaya rakyat sejahtera,” ujar Bahlil. (Aji)
Baca Juga: BKPM Dukung Pengembangan Pelayanan Perizinan UMKM
