Peluang News, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat sebanyak 31,5 juta nomor induk kependudukan (NIK) terdaftar bertransaksi membeli LPG (elpiji) subsidi ukuran 3 kilogram (kg), melalui website atau Merchant Apps MyPertamina di sub penyalur (pangkalan) resmi.
Per Senin, 1 Januari 2024, pembelian tabung gas LPG yang sering disebut LPG melon hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang sudah terdaftar. Kebijakan ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah dapat dinikmati kelompok masyarakat tidak mampu. Dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai basis penyaluran elpiji 3 kg, total jumlah penerima mencapai 189 juta NIK.
“Dari dari data P3KE 189 juta NIK, yang sudah transaksi itu sebanyak 31,5 juta NIK,” ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Migas, Jakarta, Rabu (3/1/2023).
Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan registrasi atau pendataan pengguna elpiji 3 kg di sub penyalur. Total sub penyalur resmi yang terdata sebanyak 253.384 yang tersebar di 411 kabupaten/kota. Dari jumlah itu, 252.381 pangkalan atau setara 99,4% siap melakukan transaksi pada Merchant Apps MyPertamina. Sisanya, pangkalan masih terkendala dengan sinyal telekomunikasi.
“Dari 252.381 itu, ada 240.892 pangkalan yang sudah melakukan transaski. Artinya, dari perangkat sistem dan orang melayani sudah siap melaksanakan kebijakan tersebut secara masif,” ujar Tutuka.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi menambahkan dari transaksi 31,5 juta NIK yang terdaftar di aplikasi Pertamina, sebanyak 7,1 juta NIK merupakan pengguna yang tidak termasuk dalam data P3KE alias orang mampu. Sisanya, 24,4 juta NIK merupakan konsumen data P3KE.
“Sampai hari ini ada 7,1 juta NIK di luar data 189 juta NIK dari P3KE,” terangnya.
Memang dalam pendataan ini tidak ada pembatasan dalam pembelian tabung gas melon. Namun, Mustika mengungkapkan Kementerian ESDM dan Pertamina akan melakukan verifikasi kembali terhadap data 7,1 juta NIK di luar data P3KE. Pemerintah mengimbau kepada orang mampu agar membeli elpiji non subsidi.
“Kemarin kita rapatkan dengan tim pertamina untuk tindak lanjut terhadap data 7,1 juta NIK ialah kita akan lakukan verifikasi apakah mereka benar-benar konsumen yang berhak menerima subsidi atau tidak,” ungkapnya. (Aji)
Baca Juga: NIK Belum Bisa untuk Semua Transaksi Perpajakan
