JAKARTA-— Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan PT Hutama Karya (Persero) dapat menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) tahap 1 hingga 2024.
Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyatakan mengharapkan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah memberikan dukungan teknikal dan pendanaan.
Kartika mengatakan dari sisi pendanaan, pemerintah sudah memberikan penyertaan modal negara (PMN) tahap 1 pada 2021 sebesar Rp6,2 triliun.
“Kami memastikan pemerintah juga telah memproses penambahan PMN hingga Rp19 triliun hingga akhir 2021,” ucap Kartika, Kamis (9/9/21).
JTTS juga akan dibangun dengan pendanaan dari Sovereign Wealth Fund (SWF). Kartika mengharapkan, upaya tersebut dapat memberikan alternatif pendanaan dalam pembangunan JTTS.
JTTS dinilai memberikan multiplier effect sebesar 1,7 kali terhadap perekonomian dan meningkatkan PDB 2,2 persen dan berkontribusi menciptakan lapangan kerja di daerah.
Dia menuturkan, dengan adanya JTTS juga akan mengoptimalkan potensi wisata untuk kawasan industri.
“Kami optimistis Hutama Karya menjalankan fungsi pembangunan pemerintah dan menjaga kondisi keuangannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan tengah mengusulkan penambahan PMN 2021 Tahap II dan III sebesar Rp19 triliun. PMN tahap kedua akan digunakan untuk mengoptimalkan pembangunan di delapan ruas JTTS.
Delapan ruas tol tersebut yakni Medan-Binjai, ruas Pekanbaru-Dumai, ruas Binjai-Langsa seksi Binjai-Pangkalan Brandan, ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat, ruas Simpang Indralaya-Muara Enim, ruas Kisaran-Indrapura, ruas Sigli-Banda Aceh, dan ruas Pekanbaru-Pangkalan.
Tjahjo mengatakan, dalam menyelesaikan pembangunan JTTS, Hutama Karya membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah melalui PMN.
Untuk menyelesaikan target pembangunan khususnya di tahap I yang terdiri dari delapan ruas jalan tol, perusahaan telah melakukan berbagai alternatif pendanaan melalui creative financing mulai dari pendanaan perbankan nasional hingga penerbitan obligasi.
“Namun di luar itu, Perusahaan juga membutuhkan financing support melalui PMN berkelanjutan ini untuk menjaga arus kas perusahaan tetap sehat,” pungkas Tjahjo.
