JAKARTA—-Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Mohammad Ismail Wahab mengungkapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bawang putih dalam negeri hingga 2021 masih mengandalkan impor
Itu sebabnya Kementan tetap melanjutkan kebijakan wajib tanam dan produksi bawang putih sebanyak 5 persen dari pengajuan impor. Sementara, produksi dalam negeri difokuskan untuk memenuhi kebutuhan benih tanam.
“Tahun 2019 ini saja, Kementan terus berupaya menggenjot produksi bawang putih lokal di lebih dari 100 kabupaten seluruh Indonesia melalui dana APBN,” ujar Ismail di Jakarta, Senin (17/6).
Meski dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan, program wajib tanam ini terbukti mencatatkan berbagai keberhasilan. Badan Pusat Statistik mengungkapkan adanya kenaikan luas panen 250 persen dan produksi 200 persen tahun 2018 dibanding tahun sebelumnya.
“Wajib tanam importir hanyalah salah satu pendekatan yang dilakukan pemerintah guna mendukung pencapaian target swasembada selain melalui dana APBN,” papar dia.
Importir diminta terlibat dalam proses wajib tanam agar tumbuh kepedulian dan komitmen kebersamaan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional khususnya bawang putih.
“Hingga saat ini mekanisme penerbitan rekomendasi impor oleh Kementan dan Persetujuan Impor oleh Kementerian Perdagangan diklaim masih berjalan sesuai koridor aturan,” kata Ismail.
Dalam kesempatan itu Kementan membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulan-bulan tertentu, sehingga memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi beberapa pekan menjelang puasa 2019 lalu.
Dari data yang dihimpun pihaknya, rata-rata produktivitas bawang putih lokal nasional baru mencapai 8 ton per hektar. Namun, di beberapa daerah seperti Sembalun bisa mencapai 12 ton hingga 18 ton per hektar. Bahkan ada yang diatas 20 ton seperti yang dihasilkan petani Karanganyar.
“Angka provitas kita masih lebih rendah dari Tiongkok, tapi soal aroma rasa, kita masih jagonya,” ujar Ismail.