BOGOR-–Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik dan Institut Pertanian Bogor mengumumkan akan melakukan sinkronisasi data produksi jagung pada Jumat (8/10/21). Ketiga lembaga ini bersama-sama melakukan evaluasi data jagung tahun ini untuk merumuskan sinkronisasi data produksi, luas panen, stok, harga serta program yang harus dilakukan Pemerintah dalam jangka pendek ini.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo optimis hasil sinkronisasi menyimmpulkan stok jagung cukup. Artinya apa yang menjadi ketersediaan jagung melampaui kebutuhan yang ada.
“Suplai dan permintaan jadi hukum dasar, kenaikan harga harus disinkronkan dengan baik. Kita yakin akan data itu karena sudah divalidasi dengan BPS, berdasarkan laporan dari Kabupaten. Saya sangat yakin dengan data ini,” ujar Mentan.
Jagung saat ini ditanam oleh 4,2 juta rumah tangga petani. Dengan luas tanam 4,15 juta hektar setahun, produksi 15,9 juta ton dan kebutuhan 14,3 juta ton, terdapat carry over stok 2020 sebesar 1,42 juta ton sehingga stok akhir Desember 2021 lebih dari 2 juta ton.
Mentan SYL meminta data-data jagung harus faktual, sesuai kondisi lapangan. Dia meminta groundcek lapangan, diverifikasi dan validasi. Data ini penting untuk pengambilan keputusan dan supaya menyiapkan agenda SOS, temporary agenda dan permanen agenda. Mulai Oktober ini harus ada lompatan.
Sementara itu Deputi Bidang Statistik Produksi BPS Habibullah menyampaikan setelah melaunching data padi, saat ini beranjak membangun KSA untuk data jagung.
Pihaknya berupaya melakukan estimasi produksi, memang tidak semudah untuk pengukuran lahan padi, namun kami sedang berupaya melakukan penyesuaian-penyesuaian.
“Kami berharap dapat segera meluncurkan data jagung supaya dapat mendukung Kementerian Pertanian sebagai pengguna data produksi sebagai dasar penghitungan stok jagung di lapangan,” ujar Hbaibullah.
Rektor IP Arif Satria mengakui BPS sangat strategis perannya untuk bisa memperbaiki metodologi pengukuran produksi sudah diupgrade, melibatkan para pakar supaya lebih akurat.
Menurut Arif, berkaitan dengan soal beras, jagung dan produk pangan startegis lainnya adalah kewenangan badan pangan nasional. Persoalan pengambilan keputusan perlu lembaga badan pangan yang sudah ditetapkan oleh Presiden.
“Perecapatan fungsi diperlukan agar Kementan tidak diletakan terus-menerus di posisi disalahkan,” ujar Arif.
Secara matematis, ia mengakui jagung terjadi surplus. Arif menggaris bawahi masalah jagung adalah di masalah sistem logistik, maka harus segera dibenahi.
“Kebutuhan jagung dominan untuk pakan ternak, ada disparitas antara wilayah sentra jagung dan sentra ternak, itu yang menjadi pokok permasalahan selama ini, jelasnya.
