PeluangNews, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) bersinergi memanfaatkan potensi sektor pertanian sebagai motor utama pemberdayaan masyarakat desa. Program ini bertujuan menekan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
“Mewujudkan swasembada pangan tidak hanya berarti mencukupi kebutuhan nasional, tetapi juga mengangkat harkat masyarakat dengan memberdayakan mereka dari kemiskinan menuju kemandirian,” ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementan dan BP Taskin di Jakarta, Selasa (14/10).
Amran, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menegaskan kerja sama lintas sektor merupakan kunci keberhasilan program ini. Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, melainkan harus menyentuh langsung akar persoalan di lapangan.
Ia mencontohkan keberhasilan pendekatan by name by address dalam program pertanian di salah satu kabupaten yang mampu menurunkan angka kemiskinan dari 38 persen menjadi hanya 8 persen dalam dua tahun.
“Kalau punya lahan, kita bantu tanam dan beri alat mesin pertanian. Kalau lahannya sempit, kita bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan,” tuturnya.
Amran menambahkan, kolaborasi lintas sektor sangat penting karena sektor pertanian melibatkan 160 juta penduduk dan menopang 70 persen masyarakat Indonesia. Selain itu, kebijakan pemerintah yang menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kilogram serta kemudahan akses pupuk juga telah berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan petani.
“Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 yang ditetapkan Kementerian Keuangan,” jelas Amran.
Sebagai langkah awal, kolaborasi Kementan dan BP Taskin akan dimulai dengan pilot project di 10 kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi, namun didukung kepala daerah yang proaktif dan berkomitmen terhadap perubahan.
Program ini tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat — mulai dari peningkatan produktivitas, penyediaan alat dan mesin pertanian, hingga pemberdayaan rumah tangga miskin melalui peternakan dan usaha kecil.
Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten sasaran akan menjadi poros bagi empat kabupaten sekitarnya. Dengan demikian, dampak program tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga membentuk resonansi ekonomi kawasan secara lebih luas.
Pendekatan ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka kemiskinan secara terukur dan menjadi model pembangunan inklusif bagi wilayah lain di Indonesia.
Sementara itu, Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menyebut kolaborasi ini sebagai contoh nyata sinergi antarlembaga yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
“MoU ini akan segera ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi antara Kedeputian BP Taskin dan tiga Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian untuk memastikan data dan intervensi tepat sasaran,” kata Budiman.
Ia menambahkan, BP Taskin akan melakukan pendataan kantong-kantong kemiskinan secara by name by address di 10 kabupaten pada tahun ini, yang akan dikaitkan dengan program Kementan di subsektor peternakan, tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura. (RO/Aji)
Baca Juga: Tekan Angka Kemiskinan, LPDB-KUMKM Tingkatkan Penyaluran Ke Sektor Produktif
