PeluangNews, Jakarta-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat pengembangan ekosistem industri bambu nasional secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini dinilai strategis untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, memperkuat daya saing industri, sekaligus mendukung kelestarian lingkungan melalui penerapan ekonomi hijau dan sirkular.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Indonesia memiliki potensi bambu yang sangat besar. Dari lebih 125 jenis bambu yang tersebar di berbagai wilayah, Indonesia menempati peringkat ketiga dunia sebagai negara dengan sumber bahan baku bambu terbesar secara global.
“Namun pemanfaatan bambu di dalam negeri masih didominasi metode konvensional sehingga nilai tambahnya belum optimal. Karena itu, kami mendorong penguatan industri hilir bambu, khususnya untuk konstruksi, furnitur, dan produk bernilai tambah lainnya, termasuk pangan fungsional,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Agus menegaskan bambu memiliki karakter mekanis yang kuat, lentur, dan mudah dibentuk, sehingga berpotensi menjadi substitusi kayu. Bahkan, material ini dinilai lebih aman digunakan di wilayah rawan gempa karena ketahanannya terhadap guncangan.
Pengembangan bambu sendiri telah menjadi program lintas kementerian melalui Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Bambu Terintegrasi Hulu–Hilir sejak 2022. Sebagai tindak lanjut, Kemenperin tengah menyusun peta jalan pengembangan ekosistem industri bambu terintegrasi.
Peta jalan tersebut mencakup penguatan agroforestry, teknologi pascapanen, pembentukan sentra bambu, pendirian Akademi Komunitas Bambu, hingga pembangunan pusat logistik bambu untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengungkapkan peluang industri bambu nasional sangat besar, baik di sektor kerajinan, furnitur, konstruksi, hingga bioindustri. Permintaan global terhadap produk bambu bernilai tambah juga terus meningkat.
“Saat ini permintaan ekspor lantai kontainer berbahan bambu mencapai 1.500 meter kubik per bulan, sementara kapasitas produksi nasional baru sekitar 30 meter kubik per bulan. Ini menunjukkan peluang ekspansi yang sangat besar,” kata Putu.
Di pasar domestik, permintaan bambu juga melonjak, terutama untuk pembangunan kawasan pariwisata seperti Bali, Mandalika, Lombok, dan Labuan Bajo. Nilai ekonominya pun tinggi, dengan harga bangunan berbasis bambu mencapai Rp12 juta per meter persegi.
Selain itu, investasi konstruksi bambu dinilai lebih efisien. Break even point bangunan bambu sekitar tiga tahun, jauh lebih cepat dibandingkan konstruksi beton yang mencapai enam hingga tujuh tahun.
Untuk mengatasi keterbatasan SDM dan kualitas bahan baku, Kemenperin menginisiasi Akademi Komunitas Bambu sebagai program pelatihan berbasis kompetensi. Program ini telah dijalankan pada 2025 di Bali dengan komposisi 70 persen praktik dan 30 persen teori, serta diarahkan menghasilkan tenaga kerja bersertifikat.
Kemenperin juga melihat Bangli berpotensi menjadi pusat logistik bambu nasional, didukung ketersediaan bahan baku, mesin pengolahan, serta sentra IKM dan industri bambu. Pengembangan serupa juga dipetakan di Yogyakarta yang telah memiliki ekosistem kolaborasi riset, komunitas, dan industri.
Melalui penguatan SDM, standardisasi, dan ekosistem industri yang solid, Kemenperin optimistis industri bambu nasional mampu tumbuh berdaya saing global, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.
