Jakarta (Peluang) : Pengembangan sentra IKM bersinergi dengan program lintas kementerian dan lembaga.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mengembangkan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Tanah Air. Upaya strategis ini untuk memperkuat struktur industri nasional, membuka kesempatan kerja, dan meningkatkan nilai ekspor.
Untuk mewujudkan itu, Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) semakin memperkuat kapasitas kelembagaan, serta pemberian fasilitas di sentra-sentra IKM agar daya saingnya meningkat.
“Keberadaan sentra IKM mampu membangun sharing knowledge antar-pelaku IKM sekaligus penguatan branding dan marketing bagi produk yang dihasilkan oleh mereka,” kata Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita dalam keterangan resminya, Rabu (26/10/2022).
Menurut Reni, pengembangan sentra IKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
“Di dalam sentra IKM, terdapat pengurus, pengelola, anggota, dan unit pelayanan teknis sentra,” ujarnya.
Keberadaan sentra IKM, lanjutnya, berperan penting dalam upaya penyebaran dan pemerataan jumlah IKM di seluruh Indonesia. Direktori Sentra Industri Indonesia 2020 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah sentra IKM di Indonesia mencapai 13.762 dengan 516.124 unit usaha.
Sentra industri ini mencakup batasan wilayah desa dan memenuhi kriteria berupa adanya organisasi atau pembinaan dari kementerian/dinas/lembaga, dikenal masyarakat, dan minimum jumlah usaha sejenis dalam desa adalah 20 persen dari jumlah rumah tangga di desa tersebut.
Menurutnya, sentra IKM umumnya menggambarkan lokasi yang memiliki bahan baku dan SDM yang mampu memenuhi proses produksi dalam level industri.
“Artinya, bahan baku cukup untuk menciptakan produk dengan pertimbangan skala ekonomis tertentu. Serta SDM terampil dalam jumlah yang cukup banyak, dan adanya beberapa IKM berkelompok untuk mengisi rantai nilai produksi tertentu,” jelas Reni.
Fasilitasi pengembangan sentra IKM baik dari pemerintah pusat maupun daerah harus mampu berbuah produk unggulan. “Baik itu produk OVOP dan ekspor, kontribusi bagi ketahanan pangan, maupun sebagai supply chain industri besar,” tambahnya.
Kegiatan dalam upaya pengembangan sentra IKM dapat bersinergi dengan program lintas kementerian dan lembaga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN). Seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik bidang IKM.
Di antaranya kata Rini, pembiayaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana fisik, seperti pembangunan rumah produksi, UPT, rumah kemasan, mesin dan peralatan dan lainnya dapat diusulkan oleh daerah sebagai upaya untuk menciptakan keunggulan daya saing produk di sentra IKM tersebut.
Sementara itu DAK fisik bidang IKM terdiri atas dua menu. Yaitu sebut Reni, pembangunan sentra IKM dan revitalisasi sentra IKM.
Fasilitas revitalisasi sentra ini misalnya telah digunakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung untuk membangun Sentra IKM Tenun Tapis di Jalan Teuku Cik Ditiro, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Kemiling.
Anggaran revitalisasi Gedung Sentra Industri Tenun Tapis Kota Bandar Lampung ini kata Reni bersumber dari DAK fisik Kemenperin tahun 2021.
“Gedung ini merupakan sarana bagi para penenun untuk meningkatkan kapasitas dan kreativitas, serta promosi kain tapis Lampung. Saya harapkan dapat terus menjadi lokasi favorit bagi mereka yang berkecimpung di bidang fesyen berbasis wastra nusantara,” ungkap Reni.
Gedung Sentra Industri Tapis Kota Bandar Lampung memiliki fasilitas gedung kantor UPT, kantor pengelola dan administrasi, gedung produksi, gedung pusat promosi, serta mesin dan peralatan dan sejumlah sarana prasarana.
Menurut Reni, gedung ini dimanfaatkan oleh 15 IKM Tapis di Kota Bandar Lampung.Dengan revitalisasi ini, Reni berharap tercipta rumah produksi dengan pengelolaan air limbah yang baik dan mesin peralatan yang mumpuni bagi IKM Tenun Tapis di Kota Bandar Lampung.
