Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menekankan mengenai pentingnya pengentasan kemiskinan dan pemanfaatan teknologi produksi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menumbuhkan ekonomi inklusif di tanah air.
Apalagi, Sekretaris KemenKopUKM, Arif Rahman Hakim mengungkapkan, UMKM ialah tulang punggung ekonomi Indonesia dan negara-negara anggota APEC lainnya, yang berkontribusi sekitar 40-50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mempekerjakan 55,8% dari angkatan kerja.
“Oleh karena itu, UMKM memainkan peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan melalui kewirausahaan dan pertumbuhan ekonomi,” ungkap Arif dalam acara APEC SMEMM30 dengan tema prioritas Empower, Include, dan Grow di Pucallpa, Peru, dikutip Sabtu (14/9/2024).
“Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan UMKM, khususnya dalam mendorong transisi mereka dari sektor informal ke sektor formal,” sambungnya.
Namun, menurut Arif, sayangnya saat ini sebagian besar perekonomian Indonesia didominasi oleh usaha mikro, yang sebagian besar beroperasi secara informal, sehingga mereka harus berjuang untuk mengakses program dukungan seperti pembiayaan.
“Untuk mengatasi hal ini, maka kebijakan Pemerintah Indonesia berfokus pada promosi inklusi keuangan untuk memfasilitasi formalisasi UKM,” jelasnya.
Terlebih, salah satu prioritas utama Indonesia saat ini adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan UMKM, dengan target mencapai 90% pada tahun 2024, naik dari 88,7% di tahun sebelumnya.
Selain itu, Arif juga mengungkapkan tantangan yang dihadapi UMKM Indonesia, termasuk kurangnya literasi keuangan dan keterbatasan keterampilan digital.
Menanggapi tantangan ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif, seperti pendirian Pusat Layanan Terpadu (PLUT) di seluruh Indonesia.
“Hingga saat ini, kami telah membangun 100 pusat di 26 provinsi untuk memberikan layanan terpadu bagi UKM, seperti konsultasi bisnis, pendampingan, dan akses ke pembiayaan,” jelasnya.
