Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyampaikan, pihaknya telah mengantongi sebanyak 13,4 juta data lengkap Koperasi dan para pelaku UMKM (KUMKM) di Indonesia.
Deputi Bidang Kewirausahaan KemenKopUKM, Siti Azizah mengatakan, belasan juta data ini dimiliki oleh pihaknya bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
Diketahui, 13,4 juta data itu terdiri dari 9,1 jura data yang dikumpulkan pada 2022 dan 4,3 juta data yang dihimpun pada 2023.
Azizah menyatakan, Pulau Jawa masih mendominasi jumlah koperasi dan pelaku UMKM dari belasan juta data tersebut.
“Dari 36 provinsi, jumlah koperasi dan pelaku UMKM terbanyak berada di Pulau Jawa, salah satu contohnya yaitu DKI Jakarta yang memiliki sekitar 716 ribu pelaku usaha mikro. Kemudian ada Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah,” kata Azizah di Kantor KemenKopUKM, Selasa (26/3/2024).
Oleh karena itu Azizah mengungkapkan, pihaknya akan melakukan pendataan secara lengkap terhadap koperasi dan pelaku UMKM by name dan by address guna memudahkan pemerintah dalam merancang program dan mengembangkan potensi koperasi dan UMKM di tanah air.
Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Pemetaan Data Analisis dan Usaha Deputi Kewirausahaan KemenKopUKM, Adi Trisnojuwono menambahkan, pihaknya akan melalukan integrasi data bersama dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Dalam melakukan integrasi itu, KemenKopUKM masih perlu mempelajari berbagai variabel agar memiliki konsep dan definisi yang sama dengan pihak-pihak lain.
“Oleh karena itu, kami berupaya untuk terus mendiskusikan dan duduk bersama dengan BKPM agar pada saat mewujudkan integrasi data nanti akan akan lebih mudah,” terang Adi.
“Apalagi karena mengingat sebelumnya KemenKopUKM belum memiliki data lengkap, maka diharapkan dengan pendataan ini dapat menjadi data dasar, sehingga ke depannya kami dapat memantau seberapa besar perkembangan yang terjadi terhadap KUMKM,” tambahnya.
Adi menyampaikan, rencananya, KemenKopUKM akan untuk mencapai 59 kabupaten/kota di 12 provinsi yang belum terdata pada tahun ini.
Menurutnya, pendataan ini akan dilakukan di daerah-daerah yang sulit diakses atau dijangkau seperti Kepulauan Mentawai, Kepulauan Maluku, Kepulauan Riau, dan Papua.
