Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk terus memperkuat koperasi modern melalui program pendampingan dengan target sebanyak 114 koperasi pada tahun ini.
Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM, Ahmad Zabadi mengatakan, komitmen ini salah satunya dilakukan dengan menerjunkan para tenaga pendamping dari berbagai latar bidang ilmu.
Adapun para tenaga pendamping itu berasal dari hasil seleksi dari 2.796 pelamar di mana beberapa diantaranya memiliki gelar akademis Magister (S2) bahkan Doktor (S3) dan para pakar.
“Kendati demikian, tugas tenaga pendamping memang tidak enteng. Keberhasilan dan kinerja tenaga pendamping akan diukur dari perubahan koperasi setelah pendampingan,” ujar Ahmad Zabadi dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (12/7/2024).
Ia menerangkan, pendampingan ini nantinya akan dilakukan dengan dua model, yaitu secara langsung atau luring melalui penempatan 80 tenaga pendamping dan 34 lainnya melalui pendampingan digital oleh vendor technology provider.
Zabadi menyampaikan, program pendampingan yang diluncurkan di tiga wilayah yakni Makassar, Medan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini juga sangat penting untuk mengakselerasi pencapaian target sebanyak 500 koperasi modern dan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional sebesar 5,5 persen pada 2024.
“Apalagi, terdapat 15 tema yang dirancang agar koperasi bisa mendapatkan pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan, misalnya manajemen bisnis, akuntansi dan manajemen keuangan, pemasaran, dan lain sebagainya,” ucap Zabadi.
Ia menjelaskan, para tenaga pendamping nantinya akan diarahkan untuk menyukseskan beberapa program strategis KemenKopUKM, yang di antaranya yaitu Rumah Produksi Bersama (RPB) atau Factory Sharing seperti RPB sapi di NTT, kulit di Jawa Barat, rotan di Jawa Tengah, dan beberapa RPB lainnya.
Selanjutnya juga ada program Minyak Makan Merah (M3) yang akan didampingi agar koperasi mampu mengembangkan inovasi produk tersebut.
“Dengan demikian, maka koperasi harus mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat dari tenaga pendamping agar mereka dapat menjadi offtaker dan rantai pasok, Lembaga Keuangan Bank (LKB) serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan digitalisasi,” tutur Zabadi.
“Harapannya, hal ini akan meningkatkan jumlah anggota, volume usaha, Sisa Hasil Usaha, serta terjadi perbaikan kualitas tata kelola dan layanan keanggotaan,” imbuhnya.
