Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan digital di Indonesia.
Adapun komitmen ini salah satunya ditunjukan melalui diselenggarakannya side event 57th APEC SMEWG, yaitu Policy Dialogue on Advancing Financial Inclusion for MSMEs: Understanding the Important Role of Digital Financial Literacy.
Staf Ahli Menteri Bidang Produktivitas dan Daya Saing KemenKopUKM, Herbert H.O. Siagian mengatakan bahwa side event ini bertujuan untuk meningkatkan nilai inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM di tanah air.
Apalagi, ketahanan bisnis UMKM saat ini merupakan isu yang sangat penting mengingat porsi UMKM sebesar 97 persen dari seluruh bisnis dan mempekerjakan lebih dari separuh tenaga kerja di seluruh ekonomi APEC.
“Dengan jumlah UMKM yang besar tersebut apabila didukung oleh ekosistem digitalisasi yang kuat, maka kontribusinya akan mendorong peningkatan potensi terhadap PDB,” ujar Herbert melalui keterangan resminya, Selasa (23/4/2024).
“Dan tujuan dari forum policy dialogue ini sendiri yaitu untuk menyediakan forum bagi Ekonomi APEC untuk berbagi wawasan dan pengalaman kebijakannya, serta pembelajaran tentang bagaimana UMKM dapat terus meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan perangkat digital dalam mengakses berbagai layanan keuangan,” jelasnya.
Dengan adanya forum ini, ia berharap agar pihaknya dapat mengatasi berbagai masalah akses UMKM terhadap keuangan dengan memungkinkan UMKM melakukan transformasi digital untuk inklusi keuangan yang lebih baik.
Hal ini dikarenakan, menurutnya, UMKM dapat menjadi motor atau penggerak dari akselerasi pertumbuhan ekonomi di tanah air.
Sedangkan akses terhadap keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan, pertumbuhan, dan kesuksesan UMKM.
Namun sayangnya, lanjut Herbert, sebagian besar UMKM masih menghadapi masalah dalam mengakses keuangan, seperti kurangnya informasi dan akses terhadap layanan keuangan, kurangnya kemampuan digitalisasi, dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan keuangan.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa UMKM harus diberikan berbagai dukungan kebijakan, dan kemauan UMKM untuk bertransformasi secara digital.
“Membekali keuangan digital dinilai sangat penting dalam meningkatkan literasi digital bagi para pelaku usaha. Karena digitalisasi menjadi kunci dalam rangka meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan dan memperluas akses ke lembaga keuangan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Director Trade and Economic Analysis Office of the Chief Economist Global Affairs Canada yang juga merupakan Chair APEC SMEWG, Aaron Sydor meyampaikan, terdapat empat elemen penting dalam meningkatkan literasi digital untuk UMKM.
“Yang pertama adalah mengrnai pemberian akses kepada modal dan sumber pembiayaan lainnya, kedua akes kepada jasa keuangan, ketiga akses kepada liberasi keuangan digital, dan yang keempat adalah akses kepada inklusif keuangan,” paparnya.
Kepala Biro Hukum dan Kerjasama KemenKopUKM, Henra Saragih menambahkan, forum Tema APEC Policy Dialogue ini sesuai dan sejalan dengan area prioritas ke-4 APEC SMEWG Strategic Plan for 2021-2024, yakni tentang “Access to finance and alternative financial solutions.”
Selain itu, forum ini juga senada dengan Keketuaan Peru pada APEC 2024 yakni tentang Empower, Include, Grow khususnya untuk area prioritas kedua yaitu Innovation and digitalization to promote transition to the formal and global economy.
“Jadi, iniasasi project APEC Policy Dialogue merupakan langkah awal dari Kementerian Koperasi dan UKM dalam upaya mengekskalasi komitmen Indonesia, serta mengambil berbagai manfaat konkret forum kerja sama regional bagi UMKM di kawasan, baik untuk sekarang maupun di masa mendatang,” tuturnya.
