KemenKopUKM: Industri Kendaraan Listrik Mulai Diminati Para Wirausaha Muda

Sekretaris Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Koko Haryono/Dok.Ist

Peluangnews, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menyoroti tren wirausaha muda yang mulai beralih ke bisnis ramah lingkungan (green business), termasuk industri kendaraan listrik.

Sekretaris Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Koko Haryono menyampaikan, sebanyak 84 persen wirausaha muda saat ini lebih tertarik pada bisnis ramah lingkungan.

Kemudian, 58 persen memulai bisnis untuk memperbaiki lingkungan, dan sekitar 56 persen wirausaha muda lainnya tertarik untuk memproduksi pakaian ramah lingkungan, produk rendah karbon, dan sistem pengurangan limbah.

“Banyak peluang bisnis yang bisa diambil UMKM usaha green businees ini, seperti dalam pengembangan Electric Vehicle (EV). Peluang yang dimaksud meliputi membuka dealer, bengkel, tempat charging baterai, dan lainnya,” ujar Koko dalam kegiatan Penguatan UMKM dan Pengembangan Industri Sepeda Motor Listrik Lokal, peningkatan TKDN, serta pencanangan Hari Sepeda Motor Listrik Nasional di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, kebijakan pengembangan industri dan ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) merupakan program yang cukup strategis.

Hal ini dikarenakan bukan hanya mendorong perkembangan teknologi dan industri dalam negeri, melainkan juga berkaitan dengan paradigma baru pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan di Indonesia.

“Akselerasi pengembangan EV di Indonesia juga terus didorong oleh pemerintah. Sederet upaya juga telah dilakukan, antara lain melalui penyusunan peta jalan pengembangan EV, pemberian berbagai insentif, hingga pengembangan ekosistem EV di Indonesia,” kata Koko.

Berdasarkan laporan International Renewable Energy Agency (IRENA) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), jumlah kendaraan listrik di Indonesia sejauh ini diproyeksi mencapai 20 juta unit pada 2030 dan diprediksi akan terus meningkat.

Sementara itu, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi yang mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengakselerasi terwujudnya emisi gas rumah kaca, salah satunya dengan menggencarkan penggunaan kendaraan listrik di tanah air.

Bahkan, penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan resmi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah juga telah tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2022,

“Saat ini Indonesia masih menjadi negara tujuan utama hilirisasi. Bahkan, Indonesia menjadi negara kedua produksi mobil terbesar di kawasan Asia Tenggara setelah Thailand. Diharapkan hal tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap target kendaraan listrik,” ujarnya.

Budi memaparkan, sampai dengan September 2023, telah terdaftar sebanyak 66.978 unit sepeda motor listrik dan sebanyak 29 bengkel konversi di Indonesia.

“Jadi tentu angka ini masih jauh dari target pemerintah untuk konversi motor listrik di tahun 2023, sebanyak 50 ribu unit saja masih cukup berat untuk direalisasikan,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli), Budi Setiyadi menyampaikan, Kementerian ESDM tengah menggodok revisi aturan Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor.

Kemudian, Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik, serta Keputusan Menteri ESDM Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik.

Namun, ia mengaku belum mengetahui kapan rencana tersebut akan terealisasi.

Akan tetapi, ia berharap agar rencana tersebut dapat segera direalisasikan dan diselenggarakan dengan lebih baik lagi.

Menurut Budi, masih terdapat sejumlah hambatan dalam mengimplementasikan penggunaan kendaraan motor listrik di Indonesia. Salah satunya yaitu mengenai belum meratanya keberadaan dealer di semua daerah.

Oleh karena itu, ia mengatakan, pihaknya mendorong kepada para Agen Pemegang Merk (APM) yang telah memenuhi TKDN 40 persen, untuk segera melakukan penetrasi pasar secara cepat.

“Segera menjalin Business to Business (B2B) untuk melihat potensi membuka dealer di beberapa daerah,” ucapnya.

Apalagi, kata Budi, Pemerintah juga sudah sangat mendukung hadirnya kendaraan listrik di tanah air melalui Inpres, Perpres, Permenhub, Permenperin, dan berbagai peraturan lainnya. (Hawa)

Baca Juga: RUU Kewirausahaan Masuk Agenda DPR

Exit mobile version