Peluang News, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong koperasi-koperasi produsen kopi untuk masuk ke dalam program Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara.
Adapun PMO ini diluncurkan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna meningkatkan kuantitas dan kualitas dari biji kopi di dalam negeri.
Menurut Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM), Arif Rahman Hakim, langkah ini merupakan bentuk atau tindak lanjut dari pertemuan MenKopUKM bersama dengan Ketua Manajemen Pusat PMO Kopi Nusantara sebelumnya.
Ia mengatakan, PMO Kopi Nusantara ini terdiri dari unsur perusahaan pelat merah dan swasta nasional, asosiasi, dan lembaga penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D).
“Apalagi, KemenKopUKM memiliki program yang seiring dan sejalan, yakni program Korporatisasi Petani, yang di mana para petani berlahan sempit dikelompokkan ke dalam wadah-wadah koperasi agar bisa masuk ke skala ekonomi,” ujar Arif saat berdialog dengan pengurus Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Desa Cisalak, Kabupaten Subang, Jumat (29/3/2024).
“Untuk itu, skema PMO ini bisa diterapkan pada koperasi, termasuk petani kopi. Dan Koperasi Produsen Gunung Luhur Berkah di Subang ini saya yakin bisa masuk ke dalam skema PMO tersebut,” sambungnya.
Ia meyakini bahwa dengan skema PMO ini, nantinya pasti akan mampu meningkatkan produktivitas dari para petani kopi melalui Korporatisasi Petani.
Apalagi, saat ini masih terdapat beberapa tantangan dalam sistem rantai pasok (supply chain) kopi di dunia.
Yang di antaranya yaitu hambatan dari segi tarif, ketatnya persaingan dan persyaratan untuk masuk ke pasar global, serta beberapa persyaratan sertifikasi berkelanjutan.
“Kendati demikian, kami tetap optimistis bahea melalui sinergi dan kerja sama dari seluruh pihak dalam payung PMO Kopi Nusantara ini, maka Indonesia pasti akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas biji kopi,” ucapnya.
Hal ini dikarenakan Kopi Nusantara telah mengembangkan berbagai program pendampingan dan mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang berkelanjutan dengan target peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani kopi di tanah air.
“Bagi PMO, pendampingan kepada petani, menjadi langkah mutlak untuk terus meningkatkan kapasitas produksi kopi, karena 96,1 persen lahan kopi merupakan lahan dari para petani rakyat,” katanya.
Bahkan, lanjut Arif, PMO Kopi Nusantara kini menerapkan strategi holistik dalam proses pendampingan kepada petani.
Adapun strategi itu dimulai dari aspek pengolahan budidaya tanaman berkelanjutan, informasi dan pendampingan budidaya pertanian, digital farming dan mekanisasi pertanian, akses permodalan dan perlindungan risiko pertanian, pengembangan sosial masyarakat petani dan bisnis inklusif, serta kemitraan pertanian pasar (Farm to Market Partnership).
Bahkan, saat ini PMO Kopi Nusantara sudah memiliki 9 pilot projects di 6 wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total lahan lebih dari 6.500 hektare yang dikelola oleh 2.500 petani.
Melalui PMO Kopi Nusantara ini, ia berharap agar pihaknya dapat membentuk ekosistem industri kopi yang lebih baik dan dapat menyejahterakan seluruh kelompoknya.
“Dalam proses pendampingan ini, PMO Kopi Nusantara melibatkan BUMN produsen pupuk, perkebunan, perbankan, asuransi, perdagangan, serta pemerintah daerah,” ungkap Arif.
“Jadi, ekosistem bisnisnya sudah ada. Maka harapannya yaitu koperasi kopi dapat masuk ke dalam supply chain agar mampu menjadi market leader di pasar internasional,” imbuhnya.
