Peluang, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) dan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) melalui INNOBIZ sepakat untuk meningkatkan kerja sama, dan melakukan pertukaran informasi dan pengetahuan, serta menciptakan ekosistem bisnis yang kondusif bagi UKM dan startup di negara ASEAN termasuk Indonesia.
“Kami bekerja sama dengan Pemerintah Korsel untuk meningkatkan kapasitas UKM yang ada di Indonesia menuju rantai pasok ekosistem industri 4.0, menerapkan teknologi dalam AI (Artificial Intelegence) agar UKM bisa masuk rantai pasok industri global,” ujar DeputiBidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman dalam keterangannya, Kamis (2/3/2023).
Selanjutnya menurut dia, bersinergi menggelar program pengembangan kapasitas UKM di Indonesia, bertajuk Official Development Assistance (ODA) Project for supporting the transformation of Indonesian Factory Sharing by adopting Smart Factory concept and training specialized manpower.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) antara KemenKopUKM dengan INNOBIZ Association of Korea. Dalam MoU tersebut, rencananya akan dikurasi dan dipilih sebanyak 30 UKM dari Indonesia serta melatih 100 pelaku usaha agar memahami konsep smart factory dengan melibatkan ahli yang didatangkan Korsel, yang akan berlangsung selama empat tahun.
Hanung menjelaskan, ODA Project merupakan program bantuan dari Pemerintah Korea kepada negara mitra yang mencakup hibah, bantuan pendanaan dan kerja sama teknis yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial di negara berkembang.
“Program ini ditawarkan kepada negara mitra melalui Kementerian Luar Negeri Korea, yang nilai hibahnya mencapai USD 5,5 juta, setara 7 miliar won Korsel atau nilai ekuivalen sebesar Rp80 miliar,” sebut Hanung.
Dia menuturkan, kerja sama dengan Korsel juga akan mengembangkan beberapa sektor industri unggul di bidang manufaktur, agriculture, Food and Beverage (FnB), otomotif, dan tekstil.
Selain itu, kemitraan yang telah terjalin dengan Korea ini telah sejalan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, KemenKopUKM diberikan mandat untuk mencapai tiga indikator strategis, yaitu pertama, meningkatkan kontribusi koperasi terhadap PDB. Kedua, meningkatkan kontribusi UMKM terhadap PDB, dan ketiga, meningkatkan ekspor.
Untuk mencapai indikator strategis tersebut, KemenKopUKM telah menyusun sejumlah program dan kebijakan pengembangan koperasi, UMKM, dan kewirausahaan. Salah satunya telah disusun Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
Peraturan tersebut memuat berbagai aturan kebijakan pada aspek kemudahan pendirian usaha, perizinan usaha, pengelolaan terpadu UMKM berupa Rumah Produksi Bersama, sertifikasi produk, akses pembiayaan, akses ke rantai pasok, hingga akses pasar bagi koperasi dan UMKM.
“Melalui ODA Project ini, saya berharap program ini dapat mendukung pengembangan UKM di Indonesia melalui adopsi dan penerapan teknologi smart manufacture/smart factory,” kata Hanung.
Selanjutnya, project ini akan diimplementasikan melalui hibah mesin dan peralatan pendukung adopsi smart factory bagi UKM (ada modifikasi peralatan konvensional menjadi lebih smart).
Kemudian juga sektor serta pelatihan sumber daya manusia (SDM) melalui pendanaan multiyear dari Korea, agar menghasilkan produk dan jasa yang sesuai keperluan dan spesifikasi baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. (alb)
