Peluang news, Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memberikan penghargaan kepada tiga Satuan Kerja (Satker) atas prestasinya dalam capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tertinggi pada 2023.
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM), Arif Rahman Hakim mengatakan, penghargaan ini diberikan kepada pelaksana anggaran terbaik untuk meningkatkan motivasi dan mengapresiasi kinerja dalam pelaksanaan anggaran.
Adapun 3 provinsi pemenang penghargaan tersebut antara lain yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DisKopUKM) Provinsi Bengkulu dengan perolehan nilai IKPA sebesar 99,92.
Kemudian, DisKopUKM Provinsi Sulawesi Utara pada peringkat 2 dengan nilai IKPA sebesar 96,72, dan peringkat ke-3 diraih oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara dengan nilai IKPA 95,54.
“Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang, semoga dengan adanya penghargaan ini dapat semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM,” kata Arif dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).
Menurutnya, pencapaian output strategis ini sangat memerlukan komitmen dari satker yang dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan.
“Hal tersebut dapat memberikan dampak besar sebaran belanja kementerian selama satu periode tahun anggaran yang nantinya akan tercermin pada seberapa besar dan kapan hasil belanja KemenKopUKM dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” ujarnya.
Arif menjelaskan, Rapat Koordinasi (Rakor) Keuangan 2024 ini bertujuan untuk memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan KemenKopUKM tahun 2023.
Selain itu, juga bertujuan untuk mempersiapkan berbagai proses pelaksanaan anggaran tahun 2024.
Pada 2023, KemenKopUKM kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2022.
Opini WTP tersebut merupakan capaian opini WTP 9 kali berturut-turut sejak tahun 2014.
Sementara dari sisi penyerapan anggaran, KemenKopUKM berhasil menorehkan capaian realisasi sebesar 97,80 persen.
“Untuk itu, saya sangat mengapresiasi capaian tersebut, yang tentu melibatkan banyak pihak, termasuk Bapak/Ibu para Satker selaku ujung tombak dalam proses pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian kita,” tutur Arif.
Apalagi, lanjut Arif, perkembangan pengelolaan keuangan negara sangat dinamis di beberapa tahun terakhir, menuntut kesadaran para pengelola keuangan untuk senantiasa terus melakukan peningkatan pengetahun, skill, wawasan, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi.
“Selain itu, berbagai inovasi yang terjadi ini menuntut perubahan perilaku dan sikap dari para penggunanya mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kualitas pelaksanaan anggaran baik pada tingkat Satker maupun Kementerian, serta dalam mewujudkan peningkatan akuntabilitas laporan keuangan yang disusun,” jelas Arif.
“Oleh karena itu, saya berharap upaya peningkatan kapasitas ini tidak terbatas hanya dalam penyelenggaraan Rakor ini saja, namun harus terus berlanjut pada waktu-waktu yang akan datang sehingga pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan oleh Kementerian diharapkan menjadi semakin prudent, transparan, dan akuntabel,” tambahnya.
