JAKARTA— Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Perindustrian akan menggelar Showcase dan Business Matching lanjutan (Tahap 2) di Jakarta.
Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Hanung Harimba Rachman menjelaskan, Business Matching Tahap 2 ini dilaksanakan pada 11-23 April 2022. Diharapkan, akan semakin banyak produk UMKM masuk dalam e-Katalog yang ditargetkan mencapai 1 juta produk tahun ini.
“Business matching bertujuan agar Kementerian/Lembaga dan Pemda, dapat memetakan kebutuhan pengadaan barang/jasanya dan mempertemukan dengan produk UMK dan Koperasi serta produk dalam negeri,” jelas Hanung, Minggu (10/4/2022)
Hanung menjelaskan, KemenKopUKM juga akan bekerja sama dengan Kemendagri, agar mendukung pelaksanaan Business Matching mandiri dan melakukan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP), sehingga mencapai 100 persen, khususnya UMKM.
Tak hanya KemenKopUKM juga akan mendukung kegiatan dan pelaksanaan acara Showcase dan Business Matching Tahap 2 meliputi Sosialisasi Bersama Kemenkomarves, KemenKopUKM, Kemenpar, Kemendagri, Kemenperin dan LKPP.
“Kementerian/Lembaga dan Pemda dapat melakukan pengisian lanjutan RUP (menambahkan produk-produk yang bisa dipenuhi dari dalam negeri dan UMK) hingga 20 April 2022,” Ucap Haning, Minggu (10/4/2022)
Selanjutnya, melakukan Sosialisasi Pembiayaan berjaminan SPK PBJ kepada Perbankan oleh OJK. Sosialisasi kepada Marketplace Bela Pengadaan oleh KemenKopUKM.
Mendorong pendaftaran UMK ke E-Katalog dan bela Pengadaan melalui Coaching Klinik dan/atau TOT (Seluruh Kementerian/Lembaga dan pemda), dan melakukan Penyusunan Katalog Produk.
“Guna memaparkan hasil Business Matching mandiri (terdesentralisasi) yang telah dilakukan dan hasil tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi,” tandasnya.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi menambahkan, diharapkan penyelenggaran Business Matching Tahap 2 ini berjalan lancar, dan sukses meraih lebih banyak lagi dari komitmen di Tahap 1.
Tercatat Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sudah dibentuk di 20 provinsi dan 106 kab/kota. Untuk e-katalog terdapat di 27 provinsi dan 80 kab/kota yang mencakup 15.000 produk dari 100 penyedia dan 80 etalase.
Selanjutnya ada juga pemberian insentif pajak daerah yang diberikan kepada 4 Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
