Yogyakarta (Peluang) : Pemangkasan proses sertifikasi halal dari 21 hari menjadi 3 hari bertujuan memudahkan UMKM agar lebih efisien.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) akan memangkas proses pengurusan sertifikat halal pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pemangkasan ini menurut Teten, bertujuan agar proses sertifikasi halal lebih efisien, sehingga perlu terobosan baru.
Teten pun merujuk catatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menyatakan bahwa dari 30 juta UMKM yang membutuhkan sertifikat halal, proses per sertifikat diselesaikan antara 21-25 hari. Maka diperlukan 600 tahun untuk menyelesaikannya.
“Sementara di akhir 2024, harus sudah selesai semua. Maka itu, perlu ada terobosan dalam pengurusan sertifikat halal. Dalam Ratas Kabinet sudah diminta Presiden agar ini dipangkas dari 21 hari menjadi 3 hari,” ujar Teten Masduki pada Jogja Halal Fest ke-2 2022, di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, Kamis (3/11/2022).
BPJPH telah menerbitkan sertifikat halal untuk 725.063 produk dari 405.180 UMKM, sejak 2019 sampai tahun 2022.
“Dilihat dari tren capaian tersebut, apabila dibandingkan dengan populasi pelaku UMKM sebesar 64,19 juta. Diperlukan sinergi bersama berbagai pihak untuk bisa mendorong kepemilikan sertifikasi halal bagi UMKM,” kata MenKopUKM.
Tahun ini, BPJPH mendorong fasilitasi penerbitan 358.834 sertifikat halal bagi UMK melalui program SEHATI.
“Hal ini menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk bisa mengaksesnya,” tambahnya.
Terlebih lagi, jelas Teten, State of the Global Islamic Economy Report 2022 sudah mengestimasikan umat muslim dunia akan menghabiskan hingga 2 triliun dolar AS pada 2021 di sektor-sektor industri halal. Yakni mulai dari makanan, farmasi, hingga pariwisata.
Di Indonesia, dilihat dari sisi pengeluaran, merupakan konsumen besar bagi pasar produk halal dunia, di mana 87 persen populasi Indonesia adalah muslim.
Total pengeluaran penduduk Indonesia untuk produk dan jasa halal di semua sektor diprediksi tumbuh hingga tahun 2025 sebesar 218,8 miliar dolar AS atau tumbuh 5,3 persen.
Potensi dampak ekonomi industri halal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 3,8 miliar dolar AS.
“Potensi tersebut tentunya harus didukung suplai barang halal,” kata Teten Masduki yang menjabat Wakil Ketua Pengurus Pusat (PP) Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
Indonesia mempunyai empat strategi utama untuk mewujudkan menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia.
Empat strategi ini menurut Teten, tertuang dalam dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Yaitu, penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM, hingga penguatan ekonomi digital.
Pada kesempatan ini, Teten juga memaparkan strategi KemenKopUKM dalam pengembangan halal global. Di antaranya, halal food dengan meningkatkan daya saing produk UMKM melalui kepemilikan perizinan berusaha dan sertifikasi produk.
Berikutnya, halal travel melalui pengembangan kapasitas manajemen SDM, serta Moslem Fashion dengan perluasan akses pasar dalam dan luar negari, hingga keuangan syariah melalui akselerasi pembiayaan syariah.
Teten optimistis, Jogja Halal Festival sebagai salah satu upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia.
“Melalui kegiatan literasi halal ini juga dapat mendongkrak minat sadar pelaku usaha dalam memiliki produk-produk yang bersertifikasi halal dan agar mampu bersaing di pasar global,” ungkap MenKopUKM.
Dalam sambutan secara daring, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan bahwa meluasnya gaya hidup di tingkat global telah mendorong industri di sektor halal bergiat memenuhi kebutuhan ini.
“Halal bukan lagi sebatas pemenuhan kaidah agama, melainkan juga pemenuhan standar kesehatan, serta kualitas barang, jasa, dan konsumsi. Pemerintah terus mendorong Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia pada 2024,” kata Wapres.
Wapres meyakinkan tidak lama lagi Indonesia bakal memiliki Masterplan industri halal 2022-2029.
Masterplan ini menyatukan kepentingan pemangku industri halal, sekaligus menjembatani sektor riil industri halal dan sektor keuangan syariah di Indonesia. “Ini selaras dengan rencana induk dan kebijakan industri nasional,” ujar Ma’ruf.
Ketua Umum MES DIY Heroe Poerwadi mengatakan, acara ini untuk menguatkan kembali potensi-potensi ekonomi terutama bagi para pelaku ekonomi syariah di Yogyakarta dan sekitarnya.
Adapun tujuan pertamanya adalah untuk pendataan pelaku ekonomi halal yang masih eksis sampai saat ini.
“Kami mendorong agar terbentuk ekosistem yang bisa membuat jaringan, agar ekonomi keuangan dan syariah ini bisa lebih efesien dan efektif,” kata Heroe.
Menurut Heroe, gelaran ini tidak sekadar expo atau menjual saja, tapi juga mempertemukan para pelaku ekonomi halal untuk membentuk ekosistem yang lebih baik.
Penyelenggaraan Jogja Halal Fest kedua ini akan mempertemukan seluruh pelaku ekonomi syariah atau pelaku ekonomi halal di JEC.
“Kami berharap dengan peserta lebih banyak dan beragam bisa menggaet 50 ribu pengunjung hadir di acara Jogja Halal Fest ini,” ujar Heroe.
Ia juga berharap Jogja Halal Fest bisa menjadi ajang edukasi dan informasi berkaitan produk-produk halal.
Di mana ada sekitar 350 tenant pelaku usaha halal dari berbagai industri di Indonesia. Di antaranya, industri properti, kuliner, fesyen, pendidikan, keuangan, hospital, hiburan, media, logistik, dan lainnya. (S1).
