Peluang News, Yogyakarta – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop), Ferry Juliantono menyampaikan, saat ini merupakan momentum bagi Kementerian Koperasi (KemenKop) untuk melakukan perubahan koperasi kembali menjadi khittah-nya sebagai soko guru perekonomian nasional.
“Apalagi, di pemerintahan baru ini, kami memiliki program 100 hari dan berkomitmen untuk melakukan perubahan terhadap koperasi ke arah yang lebih baik dan terus berkembang. Mulai dari rebranding koperasi hingga memperbaiki tata kelola koperasi,” ujar Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Mitra Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM di Yogyakarta, Rabu (13/11/2024).
Adapun program rebranding koperasi yang masuk dalam program 100 hari Kemenkop itu dikarenakan selama ini usaha berbadan koperasi banyak yang diidentikkan dengan badan usaha kecil.
Padahal, banyak koperasi-koperasi yang masuk ke dalam skala usaha besar di negara-negara lain.
“Untuk itu, kami akan mendorong LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) selain melakukan kegiatan pembiayaan ke simpan pinjam, juga mendorong LPDB memberikan pembiayaan ke sektor riil. Yang awalnya koperasi hanya menyediakan bahan baku, sekarang harus ikut didorong masuk ke sektor industri,” jelasnya.
Selain itu, ia menegaskan, juga bertujuan agar LPDB bisa lebih memberikan dukungan pembiayaan tak hanya ke konvensional tetapi juga ke syariah.
“Bersama Menteri Koperasi, Pak Budi Arie kami ingin meningkatkan status Kemenkop. Kalau sekarang kementerian berada di tingkat 3, kewenangan dan anggaran terbatas. Selama ini Kemenkop tidak punya kepanjangan tangan di daerah, padahal ini sangat penting,” ungkapnya.
Secara resmi KemenKop sudah mengajukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan anggaran untuk dinaikkan menjadi kementerian tingkat 2.
“Semoga Insya Allah, jika anggaran dan kewenangan kami naik di tingkat 2, otomatis LPDB juga semakin besar kontribusinya terhadap pertumbuhan koperasi. Terutama di pembiayaan syariah oleh LPDB yang diharapkan terus memberikan manfaat,” harapnya.
Tak hanya itu, LPDB, kata Ferry, diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya bank koperasi di tanah air.
“Niatnya, mudah-mudahan LPDB menjadi lembaga pembiayaan yang sama besarnya dengan lembaga keuangan seperti bank-bank yang ada saat ini,” ucapnya.
Kemudian, ia juga meminta agar koperasi dapaf terus disosialisasikan kepada generasi muda dan milenial.
“Apalagi, saat ini banyak generasi muda yang tak kenal dengan koperasi. Kemenkop ingin kembali menghidupkan koperasi sekolah dan koperasi muda,” tegasnya.
Terlebih, Kemenkop memiliki landasan konstitusi filosofi yang menjadi semangat bagi badan usaha koperasi, untuk kembali sebagai soko guru ekonomi nasional.
“Kami ingin secara bertahap menaikkan aset koperasi menjadi Rp500 triliun, ke Rp1.000 triliun, bahkan hingga Rp1.500triliun,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menuturkan, KemenKop juga akan terus menekankan terkait digitalisasi koperasi.
“Bahkan, KemenKop saat ini juga tengah membangun integrasi data base terkait profil koperasi yang ada di seluruh Indonesia. Di mana, pengawasan dan kontrol bisa dipantau melalui satu sistem atau aplikasi,” tutur Ferry.
“Saya bersama MenKop mencetuskan ide sarjana penggerak koperasi dari sekolah-sekolah atau institusi koperasi yang alumninya tidak boleh lagi menganggur, tetapi dilibatkan membantu agar koperasi lebih modern,” tambahnya.
