hayed consulting
hayed consulting
lpdb koperasi

Kemenkop Gandeng UKP Perkuat Ekonomi Kerakyatan Lewat Kopdes Merah Putih dan Kopontren

Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan resmi menandatangani kerja sama strategis dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan rumah ibadah.

PeluangNews, Ciputat – Penguatan ekonomi masyarakat terus menjadi agenda penting pemerintah dalam menjaga stabilitas dan pemerataan pembangunan nasional. Pendekatan berbasis kelembagaan lokal, seperti desa dan rumah ibadah, dipandang efektif untuk mendorong kemandirian ekonomi sekaligus memperluas kesejahteraan masyarakat.

Berangkat dari pendekatan tersebut, Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan resmi menandatangani kerja sama strategis dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis desa dan rumah ibadah. Penandatanganan ini dirangkaikan dengan refleksi akhir tahun 2025 serta doa bersama.

Kerja sama pemberdayaan ekonomi masyarakat ini difokuskan pada pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih dan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) sebagai pilar utama penguatan ekonomi kerakyatan dan ekonomi umat. Ruang lingkup kolaborasi mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi, perluasan literasi perkoperasian, serta fasilitasi akses pendampingan dan pembiayaan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel.

“Alhamdulillah hari ini kami telah melaksanakan penandatanganan kerja sama antara Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Ekonomi dan Perbankan dengan Kementerian Koperasi. Insyaallah penandatanganan ini akan menjadi tonggak penting untuk memulai kerja besar di tahun 2026,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam sambutannya, Selasa (30/12).

Menkop Ferry Juliantono menegaskan bahwa amanah Presiden sejak awal adalah agar koperasi mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan BUMN dan sektor swasta. Oleh sebab itu, transformasi kelembagaan, digitalisasi, dan penguatan tata kelola koperasi menjadi fokus utama Kementerian Koperasi, khususnya melalui program Kopdes/Kel Merah Putih.

“Presiden ingin agar masyarakat desa tidak terjebak pada praktik pinjaman online atau rentenir. Karena itu koperasi desa harus memiliki lembaga keuangan mikro yang sehat,” jelasnya.

Menkop Ferry menambahkan bahwa keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih juga berperan dalam mencegah dominasi ritel modern swasta yang kerap mengalihkan keuntungan ke kota-kota besar. Dengan koperasi desa, perputaran uang diharapkan tetap berada di desa sehingga basis perekonomian lokal dapat tumbuh dan berkembang.

Selain Kopdes/Kel Merah Putih, Kemenkop juga terus mengembangkan koperasi yang telah eksis, termasuk koperasi pondok pesantren (Kopontren) yang terbukti mampu bersaing dengan ritel modern. Ia mencontohkan Kopontren Sidogiri di Jawa Timur dan Kopontren Al-Ittifaq di Jawa Barat sebagai koperasi pesantren yang mampu unggul dan bersaing dengan sektor swasta.

Ia berharap keberadaan Kopontren di berbagai daerah, serta Kopdes/Kel Merah Putih yang tengah diakselerasi pembangunan gerai, gudang, dan sarana pendukung lainnya, dapat menjadi sarana pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi umat berbasis koperasi. Potensi ekonomi syariah pada Kopontren tersebut dinilai perlu mendapatkan dukungan khusus dari UKP dan tokoh-tokoh agama seperti Ustadz Adi Hidayat.

“Keberhasilan kerja sama ini akan sangat ditentukan oleh tindak lanjut konkret melalui perjanjian kerja sama teknis, pelaksanaan program di lapangan, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala,” ujarnya.

Melalui sinergi dengan UKP, Menkop Ferry berharap praktik-praktik baik yang telah dijalankan sepanjang tahun 2025 dapat direplikasi dan dikembangkan secara lebih luas pada tahun 2026 dan seterusnya. Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berdampak nyata bagi penguatan ketahanan ekonomi nasional.

“Semoga sinergi yang kita bangun dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas menyebut penandatanganan kerja sama tersebut sebagai tonggak sejarah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya refleksi akhir tahun sebagai momentum memperteguh langkah menuju kemandirian ekonomi bangsa.

“Semoga kegiatan hari ini menjadi jalan untuk memperteguh langkah kita untuk berdikari dan tangguh dalam kemandirian ekonomi,” ujar Setiawan.

Atas nama Presiden Prabowo Subianto, Setiawan mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan berbagai pihak, khususnya Kemenkop dan para pemuka agama, dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Ia berharap sinergi dan kolaborasi tersebut dapat terus diperkuat di masa mendatang.

Pada kesempatan yang sama, Ustadz Adi Hidayat menekankan bahwa koperasi merupakan wujud nyata dari semangat ta’awun atau kerja kolektif yang berkarakter sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT dalam kitab suci Alqur’an. Oleh karena itu, prinsip kerja sama dan gotong royong perlu terus dijaga, terutama dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ia juga memberikan apresiasi atas kerja keras UKP dan Kemenkop yang selama lebih dari satu tahun terakhir menjalin kolaborasi untuk mendukung visi ekonomi kerakyatan. Ustadz Adi Hidayat berharap Kopontren dan koperasi lainnya terus didorong agar tumbuh dan berkembang di tengah dinamika perubahan zaman.

“Koperasi- koperasi khususnya Kopontren yang berkembang pesat selama ini dapat menjadi inspirasi nasional. Saya berharap ke depan ada pilot project ekonomi kerakyatan berbasis masjid yang bisa dimulai dari Jakarta,” ujarnya.

 

pasang iklan di sini
octa vaganza