PeluangNews, Jakarta-Langkah Kementerian Koperasi (Kemenkop) untuk terlibat dalam ekosistem industri bioethanol nasional melalui koperasi semakin terbuka lebar. Sejumlah pihak, seperti Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menyatakan kesiapan untuk menapaki produksi bioethanol di Indonesia.
“Kemenkop juga memiliki semangat yang sama dalam mengembangkan potensi bioethanol di Indonesia,” ujar Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono dalam acara Rapat Pembahasan Percepatan Rencana Investasi Bioetanol di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta, Kamis (23/10).
Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, serta Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto.
Menkop Ferry optimistis ekosistem industri bioethanol bisa segera terwujud. “Regulasi dari Kementerian Investasi sudah ada, dan pihak Toyota juga berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Artinya, kami di Kemenkop tinggal membahas bagaimana model bisnisnya dengan skema inti-plasma di mana koperasi juga terlibat,” paparnya.
Ia menjelaskan, dalam skema inti-plasma tersebut, Toyota akan menjadi inti, sedangkan plasmanya adalah para petani yang tergabung dalam koperasi. “Untuk ekosistem ini, bukan Gapoktan, tapi koperasi. Karena jika Gapoktan tidak merujuk ke satu badan usaha. Harus ada plasma petani yang terorganisir melalui koperasi petani, dengan Toyota sebagai intinya,” jelas Menkop Ferry.
Namun, Ferry mengingatkan agar ekosistem ini berjalan seimbang. “Jangan sampai plasmanya ketinggalan, sedangkan intinya berjalan terlalu cepat. Harus selalu ada perbaikan dalam ekosistem inti-plasma ini,” tegasnya.
Ferry juga menegaskan dukungannya agar model koperasi diterapkan dalam industri bioethanol, terutama melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). “Kopdes Merah Putih diminta Presiden Prabowo bukan hanya untuk menyalurkan atau menjual barang, tapi juga berfungsi sebagai offtaker dari produk masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan bersama-sama, kita bisa sediakan alat-alatnya untuk memfungsikan Kopdes Merah Putih sebagai offtaker. Saya rasa ini bagus,” ucapnya.
Sementara itu, Wamen Investasi Todotua Pasaribu menyebut Toyota akan fokus pada pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen dan ethanol. “Kabar baiknya, Kementerian ESDM sudah menyebut bahwa kita sudah masuk ke bahan bakar E10, atau penggunaan ethanol 10%,” kata Todotua.
Menurutnya, dengan E10 akan tercipta potensi captive market sekitar tiga juta kiloliter. “Bahkan bisa mencapai empat juta kiloliter ethanol. Kondisi ini harus kita seimbangkan dengan kekuatan produksi ethanol nasional,” tambahnya.
Todotua juga mengungkapkan, Toyota siap terlibat lebih jauh. “Mereka akan ikut mengamankan feedstock untuk hidrogen dan ethanol, bahkan akan terlibat dalam sektor hulu industri ethanol,” ujarnya.
Dari sisi daerah, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan kesiapan provinsinya untuk menjadi penyedia bahan baku utama. “GDP Lampung sekitar 26% berasal dari sektor pertanian, sedangkan industri olahannya hanya 17–18%. Artinya masih sangat sedikit,” ungkapnya.
Rahmat menjelaskan, Lampung memiliki potensi besar dari hasil pertanian seperti singkong, tebu, dan jagung. “Produksi singkong kami nomor satu nasional, tebu nomor dua, dan jagung nomor tiga. Ketiga produk ini belum dioptimalkan secara maksimal,” katanya.
“Memang sudah ada dua perusahaan ethanol di Lampung, tapi kapasitas serap mereka terhadap hasil pertanian kami masih terbatas. Jadi, masih banyak over supply,” tambah Rahmat.
Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, Nandi Julyanto, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kerja sama ini dengan data dan studi komprehensif.
“Kami akan memaparkan hasil studi Toyota terkait ethanol, termasuk beberapa contoh penerapannya di negara seperti Brasil, India, dan Thailand. Ini bisa menjadi referensi untuk langkah kita selanjutnya,” papar Nandi.
