Peluang News, Jakarta – Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan pihaknya melakukan prefunding atau penerbitan surat utang sebelum tahun anggaran berjalan sebesar Rp85,9 triliun untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan pada 2025.
“Tantangan global masih besar, karena itu kami antisipasi dan memastikan pembiayaan utang dilakukan dengan biaya atau cost of fund yang wajar dan risiko yang terkelola dengan baik,” ujar Suminto dalam Konferensi Pers APBN 2024 di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Menurut dia, prefunding itu akan mengurangi penerbitan surat utang pada tahun anggaran 2025.
Pemerintah dan Bank Indonesia, lanjutnya, telah sepakat untuk melakukan penukaran utang atas surat berharga negara (SBN) pembiayaan Covid-19 yang jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp100 triliun, sehingga mengurangi penerbitan di pasar perdana.
Pada APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pembiayaan anggaran dirancang sebesar Rp775,9 triliun melalui pembiayaan utang dan Rp159,7 triliun melalui pembiayaan non-utang.
Untuk pembiayaan utang, sebesar Rp642,5 triliun berasal dari penerbitan SBN. Sedangkan Rp133,3 lainnya berasal dari pinjaman.
“Meski begitu, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang APBN, kami memiliki fleksibilitas dari sisi penggunaan instrumen utang, sehingga antara SBN dan pinjaman itu bisa saling menggantikan,” kata Suminto.
Selain melalui penerbitan surat utang, kata dia, pemerintah juga masih memiliki Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) dari APBN 2024 sebesar Rp45,4 triliun yang dapat digunakan sebagai penopang pembiayaan.
Selanjutnya ada Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2024 yang juga dapat digunakan sebagai bantalan tambahan bagi kebutuhan pembiayaan tahun 2025.
Adapun APBN 2024 tercatat mengalami defisit sebesar Rp507,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Persentase itu sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN 2024.
Suminto menambahkan pendapatan negara secara umum menunjukkan kinerja positif, dengan realisasi sementara sebesar Rp2.842,5 triliun. Sedangkan belanja negara tercatat sebesar Rp3.350,3 triliun.
Keseimbangan primer terealisasi sebesar Rp19,4 triliun. Realisasi sementara pembiayaan anggaran mencapai Rp553,2 triliun, dengan SILPA Rp45,4 triliun. []
