JAKARTA ––Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa pada 2020, telah menyiapkan fiscal buffer atau dana cadangan sebesar Rp10 triliun. Dana cadangan tersebut lebih besar dibandingkan 2019 yang dialokasikan antara Rp7 triliun-Rp 10 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani menuturkan, dana cadangan menjadi sebuah kebutuhan setiap tahun. Dana ini dapat berfungsi sebagai antisipasi pengendali defisit di tengah kondisi global yang diproyeksikan masih mengalami ketidakpastian pada 2020.
“Tiap tahun, APBN dimungkinkan menghadapi risiko dan kita harus siap menghadapi itu,” kata Askolani dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Kamis (26/9/19).
Lanjut dia, dana cadangan dapat memiliki dua fungsi dalam pelaksanaannya. Pertama, untuk ‘menambal’ potensi pengurangan penerimaan. Kedua, dapat digunakan sebagai penyangga apabila terjadi kemungkinan tambahan belanja.
“Fungsi pertama dapat terjadi apabila outlook pertumbuhan ekonomi meleset dari target awal yang tertuang,” ucap dia.
Kondisi ini tengah terjadi pada ekonomi domestik sekarang, ketika proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun hanya tumbuh 5,1 persen. Prediksi ini di bawah target dalam UU APBN 2019, yaitu 5,3 persen.
Dampak dari outlook yang meleset tersebut, penerimaan pajak kemungkinan menghadapi shortfall. Hasil akhirnya, berpotensi memperlebar defisit.
“Untuk mengendalikan ini, kita menggunakan dana buffer. Tujuannya, mengurangi defisit,” imbuh Askolani.
Untuk fungsi kedua, lanjut Askolani, dana cadangan juga bisa dipakai untuk menyangga kemungkinan tambahan belanja.
“Fungsi ini dijalankan apabila, misalnya, terjadi kenaikan harga minyak secara signifikan yang berdampak pada kenaikan alokasi subsidi BBM,” tambah dia.
Pada 2020, pemerintah mengalokasikan subsidi BBM Rp1.000 per liter. Jika terjadi lonjakan harga minyak, mungkin saja pemerintah menaikannya menjadi Rp1.500 per liter. Margin Rp 500 per liter ini yang akan didanai menggunakan dana cadangan pemerintah.
Meski digunakan, dana cadangan tidak akan dihabiskan sampai titik nol. Untuk dana tahun ini, Askolani menyebutkan, pemerintah belum menggunakannya.
“Mungkin saja digunakan pada akhir 2019,” pungkas Askolani.
