PeluangNews, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengungkapkan, pihaknya mencatat realisasi belanja pemerintah pusat per Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8% dari pagu APBN.
Jumlah realisasinya, lanjut dia, meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) mencapai Rp83,6 triliun atau 7,2% dari pagu. Sedangkan realisasi belanja Non K/L mencapai Rp127,9 triliun atau 8,3% dari pagu.
Belanja K/L yang digunakan untuk belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), TNI/Polri sebesar Rp36,3 triliun atau 11,9%. Serta belanja bantuan sosial mencapai Rp25,9 triliun atau 19,2%.
“Seperti saya sampaikan dalam proses efisiensi anggaran memang tidak dikurangi, tidak disentuh. Belanja bantuan sosial juga tetap berjalan, tetap disalurkan sesuai dengan jadwal yang memang tetap menjadi agenda prioritas nasional. Jadi pembayaran kepada PBI, program PKA, Kartu Sembako, KIP kuliah, dan seluruh bantuan sosial lainnya tetap dijalankan,” jelas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Sedangkan belanja pemerintah pusat yaitu belanja non K/L sebesar Rp127,9 triliun, dipakai untuk pembayaran manfaat pensiun seperti gaji, gaji pegawai, pensiun.
“(Ini) tidak termasuk yang terkena efisiensi, jadi tetap dibayarkan. Subsidi dan juga kompensasi tetap disalurkan kepada masyarakat,” ujar Suahasil, menambahkan.
Untuk pembayaran manfaat pensiun disalurkan sebesar Rp35,3 triliun dan subsidi dan kompensasi sebesar Rp10,7 triliun.
Jumlah dari Rp10,7 triliun terdiri dari subsidi BBM realisasinya 1,482 ribu kiloliter, LPG 3 kg 689,1 juta kg, listrik bersubsidi 41,8 juta pelanggan.
Selanjutnya diskon listrik 50% pada Januari hingga Februari 2025 masing-masing 71,1 juta pelanggan dan 64,8 juta pelanggan, serta pupuk sebanyak 1,30 juta ton.
“Ini diskon listrik 50% yang kita lakukan. Dan juga penyaluran pupuk pada 2025 sampai dengan Februari telah disalurkan 1,3 juta ton. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang sampai dengan Februari untuk pupuk baru disalurkan 0,87 juta ton,” imbuh Suahasil. []
