PeluangNews, Jakarta – Pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang sehat dan berdaya saing. Melalui komitmen tersebut, pemerintah terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memastikan setiap sajian yang diterima masyarakat memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Saat ini, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 55,1 juta penerima manfaat setiap hari, melonjak signifikan dibandingkan target awal yang ditetapkan sebanyak 6 juta orang. Seiring meluasnya cakupan program, perhatian terhadap mutu dan keamanan pangan menjadi aspek krusial agar manfaat yang diterima benar-benar berdampak positif bagi kesehatan masyarakat.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan peran strategisnya dalam mengawal kualitas pelaksanaan MBG, khususnya melalui pengawasan standar keamanan pangan. Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Oktavianus menjelaskan bahwa Kemenkes bertanggung jawab memastikan dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah beroperasi sesuai ketentuan kesehatan.
“Jadi kami dari Kementerian Kesehatan punya tugas adalah pengawasan,” ujarnya dalam konferensi pers di SMKN 1 Jakarta, Rabu (8/1).
Pengawasan tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan dinas kesehatan daerah yang melakukan pemantauan langsung terhadap seluruh proses pengolahan makanan. Mulai dari kebersihan dapur, tata kelola bahan pangan, hingga proses penyajian, seluruhnya harus memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Sebagai bagian dari mekanisme pengendalian mutu, Kemenkes menerapkan sistem sertifikasi bagi dapur SPPG yang dinilai laik higienis dan aman untuk konsumsi. Sertifikasi ini menjadi tolok ukur bahwa makanan yang diproduksi telah melalui proses pengawasan yang ketat.
“Maka keluarlah sertifikat untuk layak dimakan dan higienis,” jelas dr. Benjamin, yang akrab disapa dr. Benny.
Hingga kini, sebanyak 4.535 dapur SPPG telah dinyatakan lulus sertifikasi. Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh, mencakup inspeksi kebersihan, evaluasi sistem pengolahan, serta pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang dihasilkan.
Dr. Benny menegaskan, tidak semua dapur dapat langsung memperoleh sertifikat. Dapur yang belum memenuhi standar diwajibkan melakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum kembali diajukan untuk penilaian ulang, demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Melalui pengawasan berlapis tersebut, Kemenkes memastikan bahwa 55,1 juta penerima manfaat—mulai dari anak-anak sekolah hingga ibu hamil—menerima makanan yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dan higienis. Capaian ini dinilai sebagai langkah besar dalam perjalanan Program Makan Bergizi Gratis menuju target nasional sebanyak 82 juta penerima manfaat.
“Kalau kita melihat angka-angka pelayanan hari ini 55,1 juta, baik anak sekolah maupun ibu-ibu hamil, ini suatu hal yang luar biasa dari target 82 juta target daripada MBG ini,” ucapnya.
Dengan fondasi pengawasan yang kuat dan komitmen lintas sektor, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menghadirkan angka capaian, tetapi juga menumbuhkan harapan baru akan masa depan generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
