Peluang News, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum memutuskan untuk menaikkan harga tiket kereta rel listrik (KRL).
Tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga baru sebatas wacana.
“Sampai sekarang belum juga ya, karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja, kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga,” ujar Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/9/2024).
“Pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya,” kata dia.
Meski begitu, Kemenhub mengakui pihaknya sudah memiliki kajian untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.
“Waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000-Rp2.000, itu posisinya.Tapi itu belum, untuk penerapannya belum. Kajian itu ada, hanya cuma naik Rp1.000,” tutur Risal.
Sebelum itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengutarakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.
Menhub membenarkan memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.
“Tapi semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final,” kata Budi.
Wacana subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK menimbulkan polemik di masyarakat khususnya di media sosial. Ini bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.
Dalam dokumen itu ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api, termasuk KRL Jabodetabek. []
