Peluang News, Jakarta – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengalokasikan dana desa sebesar Rp16 triliun dari total Rp71 triliun untuk mendukung perwujudan swasembada pangan di Tanah Air.
Mendes PDT Yandri Susanto mengatakan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Bidang Pangan sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (8/1/2025).
Yandri meyakini tidak ada celah bagi kepala desa untuk bermain. Untuk itu, dia meminta jangan sampai dana yang dialokasikan tersebut tidak ada jejaknya.
“Selama ini kami pantau, kami evaluasi dana desa itu,” katanya.
Menurut dia, ketentuan alokasi dana desa dimuat dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2025 yang mencantumkan alokasi serendah-rendahnya 20% dana desa atau Rp16 triliun untuk membangun ketahanan pangan demi mewujudkan program Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.
Program Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan, lanjutnya, telah menjadi salah satu aksi prioritas dari Kemendes PDT ke depan.
Dari 12 aksi prioritas yang akan dilakukan Kemendes PDT, ketahanan pangan lokal desa atau swasembada pangan berada di urutan kedua.
Di urutan pertama, terdapat aksi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG).
“Dari 12 aksi itu, sudah kami cantumkan swasembada pangan, aksi yang kedua yaitu ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa, itu sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” ujar Yandri.
Selain pengalokasian dana desa dan aksi prioritas, kata dia, dibutuhkan pula kolaborasi dalam mewujudkan swasembada pangan.
Mendes Yandri mengingatkan kolaborasi dari kementerian/lembaga (K/L) terkait serta para pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, maupun level desa, dapat turut andil dalam merealisasikan program tersebut. []
